Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Janji Jaga APBN Tetap Sehat dan Kredibel

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan komitmennya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Dia memastikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah dengan defisit di bawah 3 persen.

Hal ini disampaikan Suahasil usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” kata Suahasil.

Suahasil menambahkan, APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus mampu menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu, APBN tidak hanya harus sehat, tetapi juga kredibel dan dapat dipercaya.

“Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” tuturnya.

Dia menambahkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus menjadikan APBN sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional. Salah satu komitmennya yakni mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen.

“Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” ucapnya.

Dia juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, kredibilitas APBN tidak hanya dibangun melalui kebijakan yang sehat, tetapi juga komunikasi yang konsisten kepada masyarakat.

“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” tuturnya.

Terkait efisiensi, Mantan wakil menteri keuangan ini menegaskan, kebijakan tersebut tidak semata-mata berarti memangkas belanja pemerintah. Efisiensi harus memastikan anggaran yang tersedia digunakan untuk menghasilkan keluaran maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.