BPS Studi Banding ke China, Adopsi Strategi Pengumpulan Data Sensus Ekonomi
IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) secara terbuka melakukan studi banding dan bertukar pikiran dengan delegasi National Bureau of Statistics (NBS) China guna memutakhirkan strategi operasional di Indonesia.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, hal tersebut untuk terus memperkuat metodologi pengumpulan data dunia usaha domestik dalam gelaran Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
"Bukan hanya negara berkembang saja yang melakukan Sensus. Tetapi, China di tahun 2024 melakukan Sensus Ekonomi. Bahkan kami belajar dari China, baru tahun lalu tim dari BPS China hadir ke Indonesia," kata Amalia dalam Deklarasi Sensus Ekonomi 2026 Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin (13/7/2026).
Menurut data BPS, China mengerahkan lebih dari 2,1 juta petugas sensus yang bekerja intensif dari bulan Januari hingga April 2024 untuk mendatangi unit usaha di seluruh wilayah.
Terobosan terbaru pada sensus berkala lima tahunan di China kali ini adalah diintegrasikannya secara langsung survei input-output ke dalam sensus ekonomi nasional.
"Mereka sharing dengan kita bagaimana mereka melakukan Sensus Ekonomi di China. Mereka mengirimkan tim ke kami dari National Statistic Office-nya China. Bahkan karena China negaranya sangat besar, penduduknya sangat banyak, mereka menerjunkan 2,1 juta petugas Sensus di negara China pada tahun 2024. Kami baru-baru menerjunkan 251.000 penduduk Sensus di Indonesia," jelas Amalia.
Selain China, BPS juga memperlihatkan bahwa komitmen serupa secara konsisten dijalankan oleh negara-negara maju setiap lima tahun sekali.
Amerika Serikat melalui U.S. Census Bureau rutin melaksanakan Economic Census sebagai instrumen pengukuran resmi pemerintah terhadap aktivitas bisnis, di mana data Sensus Ekonomi 2022 dilaporkan mulai dirilis secara bertahap sejak Januari 2024 dengan cakupan data hingga tingkat kabupaten dan kota.
Sementara itu, Jepang menerapkan model dua survei berkala lima tahunan yang dikomandoi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Statistics Bureau.
Dua instrumen di Negeri Sakura tersebut terdiri dari Economic Census for Business Frame untuk mengidentifikasi struktur dasar usaha yang terakhir dilaksanakan pada Juni 2021, serta Economic Census for Business Activity untuk mendalami aktivitas manajemen seluruh perusahaan di Jepang yang operasional lapangannya sedang berlangsung di sepanjang tahun 2026 ini.
Terakhir, Korea Selatan tercatat baru saja memulai pelaksanaan Economic Census for Reference Year 2025 pada tanggal 1 Juni 2026 dengan siklus berkala lima tahunan.
Langkah strategis ini ditempuh oleh Pemerintah Korea Selatan untuk menilai peta struktur industri secara menyeluruh, di mana sensus kali ini mencatatkan terobosan baru berupa integrasi indikator tingkat adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan robotika pada sektor usaha, serta memperluas ruang lingkup pengumpulan data terhadap tenaga kerja asing di dalam negeri.
(Febrina Ratna Iskana)
