Dilema Indonesia: Antara Diplomasi, Kedaulatan, dan Jerat Peace & Prosperity

Oleh: Direktur Baitul Maqdis Institute dan Wakil Ketua Komisi HLNKI MUI Pusat, Fahmi Salim

GAZA hari ini bukan sekadar wilayah konflik. Ia adalah laboratorium geopolitik paling brutal di abad ke-21. Di atas puluhan juta ton puing dan trauma kolektif yang belum sembuh, dunia kini menyodorkan proposal baru: rekonstruksi, stabilitas, dan kemakmuran. Namun pertanyaannya sederhana: kemakmuran untuk siapa, dan stabilitas versi siapa?

Pada 19 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Board of Peace (BoP) di Washington. Indonesia juga ditunjuk sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Langkah ini menempatkan Jakarta bukan lagi sebagai pengamat atau sekadar pendukung diplomatik Palestina, tetapi sebagai aktor yang ikut terlibat dalam desain pascaperang Gaza.

Posisi ini strategis. Namun juga sarat risiko. Apa saja?

1. Fatamorgana “Peace & Prosperity”

Board of Peace memproyeksikan diri sebagai solusi atas “kegagalan institusi lama”. Mereka menawarkan stabilitas keamanan, pembangunan infrastruktur besar, dan integrasi ekonomi regional. Narasinya terdengar rasional: demiliterisasi membuka pintu investasi; investasi menciptakan lapangan kerja; pekerjaan melahirkan perdamaian.

Masalahnya, arsitektur kelembagaan BoP memperlihatkan dominasi aktor-aktor global, baik diplomatik maupun finansial. Representasi Palestina dalam struktur pengambilan keputusan terlihat minimal dan administratif, bukan pemegang kendali dan inisiatif politik. Gagasan kemerdekaan penuh, hak kembali, atau status Yerusalem tidak menjadi fondasi dokumen-dokumen perencanaan tersebut.

Yang muncul justru pendekatan teknokratis: stabilitas makro-ekonomi lebih diprioritaskan daripada kedaulatan politik Palestina.

Jika ini benar, maka kita sedang menyaksikan model baru “corporate colonialism”: ketika wilayah yang hancur direkonstruksi bukan sebagai negara berdaulat, melainkan sebagai zona ekonomi terkelola dengan pengawasan keamanan permanen.

2. Master Plan dan Fragmentasi Ruang

Rencana tata ruang yang beredar—termasuk konsep konektivitas ala proyek “The Arc” dari RAND—menawarkan jaringan infrastruktur canggih antara Gaza dan Tepi Barat. Secara teknis impresif. Secara geopolitik problematis.

Infrastruktur tidak pernah netral. Ia menentukan arus ekonomi, kontrol mobilitas, dan pusat gravitasi kekuasaan. Jika pusat-pusat baru dibangun jauh dari kota-kota bersejarah (seperti Jerussalem Timur/Al-Quds, Hebron/Al-Khalil), maka sejarah dapat terpinggirkan oleh desain baru yang lebih mudah diawasi dan dikontrol.

Demiliterisasi pun diposisikan sebagai prasyarat investasi. Dalam logika ini, keamanan tidak lagi dimaknai sebagai hak kolektif, melainkan sebagai tiket masuk ke pasar global.

Di sinilah letak pertanyaan mendasar: apakah rekonstruksi menjadi instrumen pembebasan, atau justru alat normalisasi status quo?

3. Indonesia: Diplomasi atau Legitimasi?

Sejak lama Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Konstitusi kita menolak penjajahan dalam segala bentuk. Namun kini, dengan keterlibatan dalam ISF dan partisipasi di BoP, Indonesia berada dalam posisi dilematis.

Sebagai Wakil Komandan ISF, Indonesia dapat memainkan peran konstruktif: memastikan stabilisasi benar-benar melindungi warga sipil, mendorong transisi menuju pemerintahan Palestina yang berdaulat, dan mencegah penyalahgunaan kekuatan keamanan.

Apalagi dalam rancangan demiliterisasi Gaza yang sama artinya dengan pelucutan senjata faksi militer perlawanan, baik paksa atau sukarela dengan dibeli misalnya, ini sangat highly risk. Karena bagi Hamas dan faksi lainnya, tidak ada pelucutan senjata selama Palestina belum merdeka dan berdaulat. Garis merah yang bisa menambah runyam di lapangan jika pasukan TNI dilibatkan dalam proses itu.

Namun tanpa garis diplomatik yang tegas, partisipasi itu juga berisiko ditafsirkan sebagai legitimasi terhadap desain geopolitik yang belum tentu sejalan dengan prinsip kemerdekaan penuh Palestina.

Diplomasi Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak pada narasi “peace through prosperity” yang meminggirkan aspek kedaulatan. Kemakmuran tanpa kemerdekaan berpotensi menjadi stabilitas semu.

Ujian Kepemimpinan Global

Kehadiran Presiden Prabowo di Washington bisa dibaca sebagai upaya Indonesia naik kelas dalam diplomasi global. Ini peluang menunjukkan bahwa negara Muslim terbesar di dunia mampu menjadi penyeimbang antara kekuatan Barat dan aspirasi dunia Islam.

Namun kepemimpinan moral tidak cukup hanya dengan duduk di meja perundingan. Ia menuntut keberanian menyuarakan prinsip.

Jika Indonesia benar-benar ingin berperan sebagai jembatan, maka posisi resmi harus jelas:
1. Rekonstruksi tidak boleh menggantikan agenda kemerdekaan.
2. Infrastruktur tidak boleh menjadi alat fragmentasi permanen.
3. Stabilitas keamanan harus menuju pengakuan negara Palestina yang berdaulat, bukan sekadar zona administratif terkelola.

Persimpangan Sejarah

Gaza sedang dibentuk ulang. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara politik dan ekonomi. Dalam proses itu, Indonesia kini ikut berada di dalam lingkaran pengambil keputusan.

Sejarah akan mencatat: apakah Indonesia hadir sebagai penjaga nurani global—atau sekadar bagian dari mesin stabilisasi yang mengamankan kepentingan besar?

Diplomasi yang matang bukan diplomasi yang menolak duduk bersama. Tetapi diplomasi yang tahu batas: kapan harus berkompromi, dan kapan harus berdiri tegak.

Di atas puing Gaza, dunia menawarkan gedung pencakar langit dan rel kereta cepat. Namun yang paling dibutuhkan rakyat Palestina tetap satu hal: kedaulatan.

Dan di situlah ujian sejati peran Indonesia dimulai.

Jakarta, 21 Februari 2026