Hakim Ad Hoc Gelar Aksi Mogok Sidang Nasional Mulai Besok

JAKARTA, iNews.id - Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) Indonesia menyatakan akan bakal menggelar aksi nasional mogok sidang mulai Senin, 12 Januari 2026. Hal ini merupakan simbol protes terhadap pemerintah terkait ketimpangan kesejahteraan hakim.

Aksi mogok nasional akan berlangsung hingga 21 Januari 2026. FSHA memastikan hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat hak para pencari keadilan. 

Juru Bicara FSHA Indonesia, Ade Darusalam menuturkan, mogok sidang dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan solidaritas atas persoalan mendasar yang dihadapi hakim Ad Hoc, namun tetap berada dalam koridor hukum dan etika peradilan.

“Kami menegaskan, bahwa aksi mogok sidang ini tidak mematikan layanan peradilan," ucap Ade kepada awak media, Minggu (11/1/2026).

Ade menambahkan, aksi tersebut tetap dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, serta komitmen terhadap pelayanan hukum.

"Jadwal persidangan telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing perkara. Untuk perkara-perkara yang bersifat penting, mendesak, dan darurat, tetap disidangkan sebagaimana mestinya,” tuturnya.

Dia menjelaskan, selama aksi berlangsung, para hakim Ad Hoc tetap masuk kantor dan menjalankan kewajiban administratif, termasuk presensi pagi dan sore. Namun, pelaksanaan persidangan dibatasi hanya pada agenda yang benar-benar membutuhkan penanganan segera.

Sebelumnya, FSHA Indonesia juga telah melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa di Istana Merdeka pada tanggal 22-23 Januari 2026. Mereka bakal menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

"Rencana unjuk rasa tersebut rencananya akan digelar di depan Istana Merdeka agar para Hakim Ad Hoc seluruh Indonesia dapat menyampaikan aspirasi dan tuntutan langsung dihadapan Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Ade kepada awak media, Kamis (8/1/2026). 

Menurut Ade, demo tersebut didasari dari rasa kekecewaan mendalam para Hakim Ad Hoc yang selama ini merasa terpinggirkan dan tidak diperhatikan kesejahteraannya.

"Dengan ditinggalkan oleh kenaikan Hakim Karir yang sangat jomplang dibandingkan dengan Hakim Ad Hoc. Apalagi selama ini Hakim Ad Hoc hanya punya satu pemasukan dan tunjangan Uang Kehormatan saja. Hakim Ad Hoc tidak punya gaji pokok, tidak punya tunjangan Pajak, dan tunjangan lain sebagaimana Hakim Karir. Hal Ini tentunya kian mempertebal nuansa diskriminatif yang dialami oleh Hakim Ad Hoc," ujarnya.