Venezuela Desak Pertemuan DK PBB, Bahas Agresi Amerika Serikat

JAKARTA – Venezuela pada Rabu (17/12/2025) meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengadakan pertemuan guna membahas “agresi AS yang sedang berlangsung” terhadap negara tersebut, menurut surat kepada badan beranggotakan 15 negara yang dilihat oleh Reuters.

Seorang diplomat PBB mengatakan pertemuan kemungkinan akan dijadwalkan pada Selasa (23/12/2025). Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (16/12/2025) memerintahkan “blokade” terhadap semua kapal tanker minyak yang dikenai sanksi, baik yang masuk maupun keluar Venezuela, dalam langkah terbaru Washington untuk meningkatkan tekanan pada pemerintahan Nicolas Maduro, yang menargetkan sumber pendapatan utamanya.

Kementerian Luar Negeri Venezuela mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan AS di perairan internasional—yang telah menewaskan setidaknya 21 orang dalam beberapa pekan terakhir—membahayakan “perdamaian, keamanan, dan stabilitas internasional maupun regional.”

Caracas menyatakan pihaknya menginginkan Dewan Keamanan PBB, di mana AS adalah anggota tetap yang memiliki hak veto, untuk membahas masalah ini dan “memberikan rekomendasi untuk mengekang rencana agresi apa pun” dari pihak Washington.

Para diplomat mengatakan kepada AFP bahwa permintaan Venezuela untuk pertemuan tersebut didukung oleh Rusia dan China, yang juga memiliki hak veto di Dewan Keamanan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan pengekangan dan de-eskalasi segera atas ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela, kata juru bicaranya pada Rabu.

Guterres menyerukan kedua negara untuk “menghormati kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk Piagam PBB dan kerangka hukum lain yang berlaku untuk menjaga perdamaian di kawasan tersebut,” kata Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq kepada wartawan.

Piagam PBB mewajibkan semua 193 negara anggota untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan terhadap negara lain dan menyelesaikan semua perselisihan secara damai.

“Kami ingin menghindari langkah-langkah eskalasi,” kata Haq. “Pada tahap ini, sangat penting untuk melanjutkan keterlibatan diplomatik dan mengejar jalan damai melalui dialog.”

Ia menambahkan bahwa Guterres mengikuti situasi dengan sangat cermat dan terlibat “dengan pihak-pihak terkait.”

AS menuduh Presiden Venezuela Nicolas Maduro memimpin kartel narkoba dan tidak mengakui dia sebagai pemimpin sah negara itu, dengan alasan bahwa ia secara curang mempertahankan kekuasaan setelah pemilihan tahun lalu.

Maduro mengatakan tujuan sebenarnya Trump adalah perubahan rezim.

Ribuan warga Venezuela telah bergabung dengan milisi sipil sebagai tanggapan atas seruan Maduro untuk memperkuat pertahanan negara yang kekurangan dana tersebut.