Profil Budi Sylvana, Eks Pejabat Kemenkes yang Divonis 3 Tahun Penjara terkait Korupsi APD
JAKARTA, iNews.id - Inilah profil Budi Sylvana, eks pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang divonis 3 tahun penjara terkait kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19. Selain itu, majelis hakim Tipikor pada PN Jakarta Pusat juga menjatuhkan denda Rp100 juta kepada Budi.
Kasus yang menjerat Budi tersebut saat dia berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. Kasus korupsi pengadaan APD tersbut merugikan keuangan negara Rp319 miliar.
Profil Budi Sylvana
Pria kelahiran Banda Aceh ini merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (UMY). Kemudian, dia meraih gelar Magister Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Respati Indonesia.
Budi terakhir menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji di Kemenkes. Dia dilantik untuk mengemban tugasnya tersebut pada 4 Juni 2021.
Sebelumnya, Budi menjabat sebagai Kepala Pusat Krisis Kesehatan sejak tahun 2019, Kepala Sub Direktorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2016.
Budi diketahui berperan saat mengawal kepulangan 238 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China, saat awal pandemi Covid-19. Para WNI tersebut juga diharuskan melakukan observasi dan evakuasi WNI selama 14 hari di Natuna pada tahun 2020.
Selain Budi, majelis hakim juga menjatuhkan vonis terhadap Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (PT EKI) Satrio Wibowo selama 11 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp59,98 miliar subsider 3 tahun penjara.
Kemudian, Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PT PPM) Ahmad Taufik dijatuhi hukuman 11 tahun penjara, dengan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp224,18 miliar subsider 4 tahun penjara.
Dalam surat dakwaan dijelaskan, para terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum berupa negosiasi harga APD sebanyak 170.000 set. Negosiasi tersebut dilakukan tanpa menggunakan surat pesanan.
