Budi Arie Muncul di Dakwaan Kasus Judi Online, Ini Penjelasan Kejagung
JAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara soal munculnya nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam dakwaan jaksa di persidangan perkara judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Budi disebut-sebut menerima jatah sebesar 50 persen dari fee perlindungan situs judol oleh pegawai Kominfo.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan, surat dakwaan itu disusun berdasarkan berkas perkara yang merujuk pada fakta-fakta yang ada.
Berkas perkara itu, kata dia, juga disusun berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan oleh polisi.
"Jadi posisi kami sebagai penuntut umum, jaksa di situ sebagai penuntut umum, karena penyidiknya dari teman-teman di Polri," kata Harli di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, dikutip Selasa (20/5/2025).
Oleh karena itu, berkas perkara kemudian dibawa ke persidangan sebagai dakwaan.
"Kami membawa ini ke pengadilan, tentu semua fakta-fakta itu akan di-contest. Semua fakta-fakta itu akan diverifikasi, baik keterangan saksi, keterangan para terdakwa, barangkali ada alat bukti surat di sana, dan barang bukti yang ada," ujar Harli.
"Nah inilah nanti yang kita harapkan juga tentu masyarakat bisa melihat ini bagaimana proses bersidangan ini berjalan," lanjutnya.
Sebelumnya, Budi Arie angkat suara usai disebut menerima jatah sebesar 50 persen dari fee perlindungan situs judol oleh pegawai Kominfo. Dia menegaskan tuduhan itu sebagai narasi jahat yang menyerang harkat dan martabatnya.
"Itu adalah narasi jahat yang menyerang harkat dan martabat saya pribadi. Itu sama sekali tidak benar," ujar Budi kepada iNews.id, Senin (19/5/2025).
Tudingan itu muncul dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus perlindungan situs judi online yang dibacakan di PN Jaksel. Dalam dakwaan, nama Budi Arie disebut menerima bagian komisi paling besar dari total pembagian hasil.
Budi Arie membantah keras tudingan itu. Dia menegaskan tidak pernah mengetahui atau terlibat dalam kesepakatan tersebut.
