Buruh Nilai Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Harus Kedepankan Dialog

JAKARTA, iNews.id - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menilai peningkatan kesejahteraan pekerja harus mengedepankan dialog. Hal ini sejalan dengan prinsip tripartisme yang mengacu pada kolaborasi antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Ketua Umum KSBSI Johannes Dartha Pakpahan menuturkan, prinsip tripartisme harus mengedepankan dialog sesama manusia. Namun, hal tersebut dirusak saat penetapan upah menggunakan rumusan.

"Sekarang kalau bisa kami akan berusaha untuk mengembalikan itu dengan pengusaha dulu secara bipartit, baru kemudian kepada pemerintah," kata Johannes dalam acara Interupsi dengan tema Satgas PHK: Harapan dan Realita di iNews, Kamis (1/5/2025).

Johannes menambahkan, permasalahan yang dialami perusahaan juga akan berdampak terhadap pekerja. Pasalnya, untuk menyejahterakan buruh maka harus beriringan dengan kemajuan perusahaan terlebih dahulu. 

"Kalau seandainya permasalahan mereka kan menjadi permasalahan kami. Karena jujur, untuk menyejahterakan buruh itu caranya cuma satu kan, majukan dulu perusahaannya baru minta banyak. Kalau mereka tutup, apa yang mau kami minta?" tuturnya.

Dia pun turut menyinggung adanya rencana pemerintah yang akan mengubah aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Menurutnya, hal tersebut harus dirumuskan secara matang agar tidak membebani perusahaan.

"Ya jadi harus ada memang juga aturan yang berjalan itu jangan berubah-berubah kaya tadi TKDN, sudah capek pengusaha kita memenuhi itu sekarang mau diubah lagi, ya buruhnya bagaimana? Ini kan engga bisa hanya diputuskan karena kondisi saat ini harus benar-benar dipikirkan secara matang supaya dampaknya lebih banyak positifnya dibanding negatifnya," katanya.

Pengamat Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat menuturkan, Indonesia saat ini masih dapat memanfaatkan bonus demografi. Namun, hal tersebut harus diiringi dengan penyelesaian persoalan dengan konkret.

"Saya kira janjinya Pak Prabowo untuk mengubah itu jangan sampai kita menjadi negara yang tidak memanfaatkan bonus demografi ini. Tapi bagaimana caranya? omon-omon sudah selesai lah, retorika sudah selesai, yang perlu tindakan konkret," ucapnya.