Ganjar Respons Isu Prabowo Bakal Bentuk 40 Kementerian: Bagi-bagi Kue Tak sesuai Spirit Perjuangan

JAKARTA, iNews.id - Mantan Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo merespons isu presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk 40 kementerian. Diketahui di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini ada 34 kementerian.

Ganjar mengingatkan, politik akomodasi atau bagi-bagi kue untuk kalangan pendukung bukan di situ tempatnya. Dia meyakini seorang pemimpin harus bijaksana.

"Mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan, maka kalau mau akomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana," ujar Ganjar, Selasa (7/5/2024).

Menurut Ganjar, pembagian dan penambahan kursi menteri dengan tujuan bagi-bagi kue tidak sesuai spirit perjuangan bangsa Indonesia.

"Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue, politik akomodasi pasti tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita yang dituliskan dalam undang-undang, yang paling bagus itu kabinet ahli dan efisien, dan bisa merespons perubahan-perubahan," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menanggapi isu presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk 40 kementerian. Habiburokhman menilai jumlah itu bagus.

"Buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Sebagai anggota DPR, Habiburokhman mengaku banyak menerima masukan soal kementerian-kementerian yang dipaksa untuk menyatu. Padahal, ada kementerian yang dalam tugasnya tidak sinkron antara direktorat satu dengan yang lainnya.

Habiburokhman mencontohkan yang terjadi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"(Ditjen) AHU (Administrasi Hukum Umum) dengan (Ditjen) Pemasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung. Pemasyarakatan ngurusin orang penjara, AHU ngurusin badan hukum. Lalu ada juga HAM, Dirjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus," ujarnya.

Dia berpandangan, wajar jika pemerintahan mendatang menyempurnakan tugas dan fungsi dari setiap kementerian dan lembaga yang ada.

"Konsekuensinya ya, ya itu dia bisa ada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga," ujarnya.