6 Fakta DPR Soroti Kasus Korupsi Harvey Moeis hingga Dirut PT Timah Buka Suara
JAKARTA - Komisi VI DPR memanggil PT Timah Tbk (TINS) untuk membahas evaluasi kinerja korporasi sepanjang 2023. Salah satu yang disinggung adalah kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis dan Helena Lim.
Komisi VI juga mendapatkan informasi terkait berbagai permasalahan dugaan penyimpangan serius dalam tata niaga timah yang saat ini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum.
Berikut adalah 6 fakta PT Timah disorot DPR usai kasus korupsi oleh Harvey Moeis cs, Sabtu, (6/4/2024).
1. DPR ingin mendengar paparan perseroan dalam RDP
Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mengatakan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini Komisi VI DPR RI ingin mendengar paparan perseroan terkait kegiatan usaha, strategi dan program kerja dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, DPR juga ingin mengetahui sejauh mana TINS menyelesaikan proyek-proyek sesuai target waktu yang sudah ditentukan.
Terkait dengan hal tersebut Komisi VI DPR RI sebagai mitra dari PT Timah Tbk tentu mendukung perseroan untuk melakukan terobosan agar menjadi perusahaan yang memberikan dividen besar kepada negara," terang Martin saat membuka RDP Komisi VI DPR RI bersama PT Timah Tbk di Senayan, Jakarta, Selasa, 2 April 2024.
2. Cabut izin perusahaan yang terafiliasi
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam juga telah meminta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk segera mencabut izin dan menghentikan perusahaan yang terafiliasi dengan para tersangka korupsi timah di Bangka Belitung yakni Harvey Moeis dan Helena Lim.
3. Mafia dibalik kasus korupsi
Mufti mengungkapkan nama seorang mafia besar yang ada balik kasus ini yaitu Robert Bonosusatya.
"Maka kami minta pada kesempatan hari ini, semua usaha yang teria afiliasi ke Harvey Moeis, yang kami lihat juga beliau pengusaha tambang, baik Batu Bara, Nikkel dan sebagainya, juga Helena Lim, juga kemudian RBT, yang ini kita tahu dan mungkin Pak Menteri juga kenal, dan dia adalah seorang mafia tambang besar di negara kita, semua kami minta semua tambang yang terkait dengan mereka untuk dicabut atau setidaknya dihentikan sampai urusan ini benar-benar tuntas, Pak Menteri," tutur Mufti dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI bersama Menteri Bahlil dan jajarannya di Senayan, Jakarta, Senin, 1 April 2024.
