Ada E-Katalog Terbaru, Jokowi Harap Pengadaan Barang Capai Rp500 Triliun

JAKARTA - Pemerintah resmi meluncurkan sistem katalog elektronik (e-katalog) versi terbaru atau V 6.0. Platform pengadaan pemerinta h ini menggunakan sistem end to end.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menerangkan, berkat kerjasama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, pihaknya bisa memperbaharui dan menerbitkan E-katalog versi terbaru. Adapun, keterlibatan Telkom dalam pembaharuan sistem E-katalog mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Alhamdulillah, kita tahu di tahun 2023 munculah Perpres penugasan Telkom yaitu Perpres 17/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Untuk Telkom bisa bersama dengan LKPP mengembangan SPSE, termasuk E-katalog di dalamnya, ujar Hendrar, Jumat (29/3/2024).

Menurutnya, E-katalog versi lama meskipun sudah membawa LKPP mencapai target pemerintah, namun belum ideal sebagai sebuah platform belanja pemerintah. Pasalnya, E-katalog terdahulu dan masih digunakan saat ini belum sepenuhnya menggunakan sistem end to end, layaknya sebuah marketplace.

Sehingga, hal itu membuat lemah pada sejumlah fitur E-katalog. Misalnya pembuatan akun, tayang produk, transaksi, melacak, pengiriman, hingga sistem pembayaran.

Kendati begitu, kelemahan E-katalog bisa diatasi setelah LKPP dan Telkom meluncurkan versi 6.0. Harapannya aksi pembaharuan juga ikut mendorong jumlah tayang produk karena sistemnya lebih responsif, tidak membingungkan, simpel, dan mudah diakses dari berbagai jenis perangkat.

Juga dari sisi nilai transaksi, karena sistemnya sudah dirancang and to and. Maupun dari sisi pemanfaatan penggunaan karena pasti servernya lebih tangguh, paparnya

Pada akhirnya pada kesempatan ini kepada rekan-rekan, terutama pada Telkom kami ucapkan terima kasih atas supporting-nya, juga kepada Pak Anas dan Kepala LKPP senior lainnya kami ucapkan terima kasih atas inisiasi pengembangan LKPP dengan baik, dan utama saya ucapkan terima kasih pada skuad tim LKPP, lanjut dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan nilai transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem katalog elektronik (E-katalog) sebesar Rp500 triliun. Namun, angka transaksi pada platform belanja online pemerintah ini baru menyentuh Rp196,7 triliun hingga akhir 2023.

Hendrar mengatakan, target Presiden didasarkan pada rencana umum pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Di mana, alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun. Sehingga, Kepala Negara menginginkan jika separuh dari anggaran pada rencana umum pengadaan dibelanjakan lewat E-katalog.

Hari ini nilai transaksi di tahun 2023 mencapai Rp196,7 triliun, target dari Pak Presiden sebenarnya angkanya mencapai Rp500 triliun, ujar Hendrar.

Kenapa begitu? Karena beliau melihat rencana umum pengadaan kita ini APBN-APBD selama setahun selalu di atas Rp 1.200 triliun, mestinya separuh bisa lewat E-katalog, paparnya.