Microsoft Pecat Pimpinan dan Staf Senior di Israel Terkait Skandal Perang Gaza
JAKARTA – Microsoft telah menempatkan anak perusahaannya di Israel di bawah kepemilikan Microsoft Prancis untuk sementara waktu. Langkah ini diambil setelah investigasi internal dilaporkan mengungkap penggunaan produk Microsoft yang “tidak etis” dalam perang di Gaza oleh Israel, yang melanggar ketentuan layanan dan kode etik perusahaan. Microsoft telah menghadapi protes internal yang luas terkait kontraknya dengan negara Zionis tersebut.
Tentara Zionis telah membunuh puluhan ribu warga sipil di Jalur Gaza setelah serangan teror Hamas di wilayah Israel pada Oktober 2023. Perilaku militer Israel telah menjadi topik pengawasan ketat, dengan banyak bukti yang mengarah pada tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.
Selain kecaman keras dari publik, Microsoft juga menghadapi reaksi yang lebih intens secara internal karena kontraknya dengan pemerintah Israel. Penanganan konflik oleh rezim Zionis itu, permusuhan mereka yang berkelanjutan terhadap negara-negara tetangga lainnya, dan pendudukan ilegal mereka di Tepi Barat telah membuat Israel menjadi negara pariah. Banyak perusahaan yang memiliki kontrak di Israel telah menghadapi boikot.
Dilansir Windows Central, sebagai tanggapan terhadap protes internal dan eksternal, Microsoft telah menyelidiki bagaimana anak perusahaannya di Israel menjalankan bisnisnya. Tahun lalu, Microsoft mengakhiri kontrak Azure dengan beberapa unit militer Israel tertentu, dan baru-baru ini, mereka mulai melangkah lebih jauh.
Sebuah laporan dari Globes menunjukkan bahwa Manajer Umum Microsoft Israel, Alon Haimovich, telah dipecat bersama beberapa staf senior lainnya yang tidak disebutkan namanya. Microsoft Israel untuk sementara berada di bawah administrasi Microsoft Prancis.
Laporan tersebut mengatakan bahwa penyelidik kepatuhan Microsoft tiba di negara itu untuk melihat apakah aturan dan kode etik mereka diikuti dengan benar. Ketentuan layanan Microsoft melarang penggunaan Azure untuk kekerasan dan kerugian, dan perusahaan terus mengakhiri kontrak besar ketika bukti penyalahgunaan ditemukan.
Perusahaan teknologi besar AS lainnya seperti Google dan Amazon juga memiliki kesepakatan cloud dengan militer Israel di bawah inisiatif bernama "Project Nimbus". Nimbus dilaporkan secara kontraktual mengizinkan penggunaan militer tanpa batasan, termasuk potensi penargetan warga sipil. Google telah membantah hal ini, tetapi dokumen internal yang bocor telah membantah klaim mereka.
Anak perusahaan Microsoft di Israel dilaporkan tidak memberikan transparansi penuh kepada tim investigasi internal Microsoft. Laporan tersebut menyatakan bahwa investigasi Microsoft menemukan "pola penggunaan" yang konsisten dengan pelanggaran ketentuan layanan. Beberapa layanan Microsoft untuk Israel disampaikan melalui Eropa—penyalahgunaan hal ini dapat menyebabkan Microsoft menghadapi masalah hukum dengan regulator Eropa.
