Dasco Kandidat Cawapres, Prof Yuddy: Miliki Modal Kuat Kawal Program Pemerintah

Dasco Kandidat Cawapres, Prof Yuddy: Miliki Modal Kuat Kawal Program Pemerintah

Nasional | okezone | Sabtu, 21 November 2026 - 18:57
share

JAKARTA – Pengalaman Sufmi Dasco Ahmad selama berkiprah di parlemen dapat menjadi modal penting apabila dipercaya mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden (wapres). Kemampuan membangun dukungan politik dan memastikan kebijakan pemerintah berjalan menjadi salah satu keunggulan Dasco.

Menurut mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan merancang program. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap kebijakan mendapatkan dukungan anggaran, regulasi, serta kekuatan politik agar dapat direalisasikan.

“Tantangan terbesar eksekutif bukan menyusun program, tetapi memastikan program didukung anggaran, regulasi, dan politik. Itu keahlian Pak Dasco,” ujar Yuddy dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional itu mencontohkan keterlibatan Dasco dalam proses penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol). Dalam proses tersebut, Dasco dinilai mampu mengoordinasikan sejumlah kementerian hingga kebijakan tersebut dapat diselesaikan.

Yuddy menilai kemampuan serupa juga dibutuhkan untuk mengawal berbagai program prioritas pemerintahan Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. “Program seperti MBG dan Sekolah Rakyat butuh kemampuan seperti itu,” imbuhnya.

Selain persoalan pengalaman di pemerintahan, Yuddy turut menanggapi kemungkinan Dasco menjadi wapres meskipun berasal dari partai politik yang sama dengan Prabowo. Menurut dia, tidak ada ketentuan konstitusi yang mengharuskan presiden dan wakil presiden berasal dari partai berbeda.

“Pasal 8 UUD 1945 hanya mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon dan MPR memilih, tanpa syarat beda partai,” ujarnya.

Yuddy berpandangan, dengan sisa masa jabatan sekitar tiga tahun, pemerintahan membutuhkan pasangan kepemimpinan yang dapat bekerja secara kompak dan segera menjalankan tugas. Sementara itu, keseimbangan keterwakilan partai politik dalam koalisi pemerintahan tetap dapat dipertahankan melalui susunan kabinet.

“Sisa masa jabatan ini butuh pasangan yang solid dan langsung bekerja. Keterwakilan koalisi tetap bisa dijaga lewat kabinet,” katanya.

Pandangan tersebut sebelumnya juga pernah disampaikan Yuddy pada Kamis 13 November 2026, sehari setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Kala itu, ia menekankan pentingnya kepercayaan Presiden terhadap sosok yang mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Yuddy, hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden harus dibangun atas dasar kepercayaan agar roda pemerintahan dapat berjalan efektif. “Tidak ada pemimpin yang bisa bekerja efektif dengan wakil yang tidak ia percayai sepenuhnya,” tuturnya. 

Yuddy mengingatkan agar proses penentuan pengganti wapres tidak berlarut-larut. Ia menilai kepastian politik diperlukan untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus mempertahankan stabilitas perekonomian nasional.

Di sisi lain, MPR telah menggeser jadwal sidang paripurna dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026 atas permintaan Presiden. Yuddy meminta MPR menjalankan seluruh tahapan pemeriksaan calon secara terbuka dan transparan. Sehingga sosok yang nantinya terpilih sebagai wapres diharapkan memiliki legitimasi yang kuat.

Saat ini, juga telah membentuk tim verifikasi untuk memeriksa 22 persyaratan calon wakil presiden, termasuk menyangkut riwayat pendidikan.

Topik Menarik