Jaksa Bongkar Modus Febrie Cuci Uang lewat Kantor Hukum, Pakar Hukum: Telusuri ke Mana Uang Mengalir

Jaksa Bongkar Modus Febrie Cuci Uang lewat Kantor Hukum, Pakar Hukum: Telusuri ke Mana Uang Mengalir

Nasional | sindonews | Rabu, 18 November 2026 - 06:49
share

Langkah jaksa mengungkap modus pencucian uang yang diduga dilakukan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah melalui sejumlah kantor hukum dan dibuat seolah-olah sebagai pembayaran jasa hukum mendapat dukungan praktisi hukum. Upaya tegas Kejaksaan tersebut dinilai sebagai titik balik penting dalam memutus rantai pencucian uang (money laundering) sekaligus menguji integritas penegakan hukum di Tanah Air.

Praktisi hukum dan Pakar Hukum Pidana Universitas Abdi Nusantara Pitra Romadoni Nasution mengatakan bahwa jaksa penyidik harus berani menelusuri aliran dana hingga tuntas. Pitra menambahkan, pembuktian berbasis follow the money adalah kunci utama membongkar kejahatan finansial tanpa pandang bulu. "Jangan hanya mengejar siapa pelakunya, tetapi telusuri juga ke mana uang itu mengalir," ujar Pitra, Selasa (17/11/2026).

Dirinya pun mengingatkan agar profesi hukum tidak disalahgunakan sebagai tempat berlindung. "Kantor hukum tidak boleh dijadikan tameng untuk menyamarkan hasil kejahatan," tuturnya.

Baca juga: Strategi JPU Bongkar Modus Pencucian Uang Lewat Kantor Hukum Dipuji, Sinyal Ketegasan Kejagung Babat Tuntas Perkara Febrie

Selain itu, jaksa penyidik dituntut jeli membongkar asal-usul ilegal, pola transaksi, hingga menguak siapa beneficial owner yang sebenarnya menikmati aliran dana miliaran rupiah tersebut. Terkait proses hukum yang menyeret mantan pejabat tinggi kejaksaan, langkah tegas institusi penegak hukum membuktikan berlakunya prinsip keadilan universal.

"Di hadapan hukum, semua orang harus diperlakukan sama," ujar Pitra menekankan prinsip equality before the law.

Dengan dilanjutkannya pembuktian pokok perkara di persidangan, publik disuguhkan komitmen nyata bahwa penegakan hukum berjalan secara objektif dan transparan. Lebih lanjut, dalam perkara korupsi berdimensi TPPU, orientasi penegakan hukum wajib difokuskan pada pemulihan kerugian negara (asset recovery).

"Jangan sampai pelaku kejahatan dihukum penjara, tetapi hasil kejahatannya tetap dinikmati," kata Pitra.

Melalui uji profil kekayaan dan pelacakan aset terselubung, negara dapat merampas kembali hak-haknya secara maksimal.

Topik Menarik