Mengenal Panitia Ad Hoc yang Dibentuk MPR Jelang Pemilihan Wapres
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) membentuk Panitia Ad Hoc dan Tim Verifikasi jelang pemilihan wakil presiden (wapres). Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Gabungan MPR yang digelar Senin (16/11/2026).
"Ragab juga memutuskan bahwa tim ad hoc. Panitia Ad Hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto dengan diisi oleh dua orang wakil ketua, dengan keanggotaan 36 orang yang sudah kita tetapkan dari Fraksi dan Kelompok DPD," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani seusai Rapat Gabungan MPR.
Diketahui, jabatan Wakil Presiden kosong setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti pada 12 November 2026. Sidang Paripurna MPR RI untuk memilih WWakil Presiden akan digelar pada Rabu, 9 Desember 2026. MPR RI sudah mengirim surat kepada Presiden untuk mengirimkan dua nama calon Wakil Presiden paling lambar 25 November 2026.
Apa Itu Panitia Ad Hoc?
Berdasarkan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR RI, Panitia Ad Hoc adalah Panitia Ad Hoc MPR yang dibentuk oleh MPR dalam Sidang Paripurna atau Rapat Gabungan untuk melaksanakan tugas tertentu yang diperlukan.Baca Juga: Apa Itu Tim Verifikasi Calon Wapres yang Dibentuk MPR? Ini Penjelasannya
Panitia Ad Hoc merupakan salah satu Alat Kelengkapan MPR. Dalam Pasal 18 Tata Tertib MPR disebutkan bahwa Alat Kelengkapan MPR terdiri atas: a. Pimpinan;b. Panitia Ad Hoс;c. Badan Sosialisasi;d. Badan Pengkajian;e. Badan Penganggaran; danf. Badan Kehormatan.Aturan lebih rinci tentang Kedudukan, Susunan, Pembentukan, dan Tugas Panitia Ad Hoc ada di Pasal 34 hingga 40 Tata Tertib MPR. Berikut ini aturan tersebut.
Pasal 34Panitia Ad Hoc merupakan alat kelengkapan MPR yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu yang diperlukan.
Pasal 35(1) Panitia Ad Hoc terdiri atas Pimpinan dan anggota MPR dengan komposisi paling sedikit 5 (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10 (sepuluh persen) secara proporsional dari setiap Fraksi dan Kelompok DPD.(2) Pimpinan Panitia Ad Hoc dijabat oleh Pimpinan MPR.(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh setiap Fraksi dan Kelompok DPD.(4) Dalam hal terdapat fraksi dan/atau Kelompok DPD tidak mengusulkan keanggotaan sejak pembentukannya, Panitia Ad Hoc tetap dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh MPR.
Pasal 361) Panitia Ad Hoc untuk membahas pengubahan UndangUndang Dasar dibentuk dalam Sidang Paripurna MPR, dan ditetapkan dengan Keputusan MPR.(2) Panitia Ad Hoc untuk membahas selain pengubahan Undang-Undang Dasar dibentuk dalam Rapat Gabungan, dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR.
Pasal 37(1) Rencana pembentukan Panitia Ad Hoc dibahas dalam Rapat Gabungan.(2) Rapat Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan jumlah dan komposisi keanggotaan Panitia Ad Hoc sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1).(3) Dalam hal pembentukan Panitia Ad Hoc untuk membahas usul perubahan Undang-Undang Dasar, pimpinan MPR mengundang anggota MPR untuk menghadiri Sidang Paripurna.(4) Dalam Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan rincian tugas, masa kerja, dan anggota Panitia Ad Hoc untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan MPR.(5) Dalam hal pembentukan Panitia Ad Hoc untuk membahas selain usul perubahan Undang-Undang Dasar, Rapat Gabungan memutuskan rincian tugas, masa kerja, dan anggota Panitia Ad Hoc untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR.Pasal 38(1) Panitia Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh MPR.(2) Setelah terbentuk, Panitia Ad Hoc segera menyelenggarakan rapat untuk membahas dan memusyawarahkan tugas yang diberikan oleh MPR.
Pasal 39(1) Panitia Ad Hoc bertugas:a. mempersiapkan bahan sidang MPR; danb. menyusun rancangan putusan.(2) Dalam menjalankan tugasnya Panitia Ad Hoc dapat:a. mengundang pakar/ahli, baik dari kalangan akademisi maupun profesi, untuk mendengarkan pandangan keilmuannya yang dapat membantu dalam pembahasan;b. mengadakan seminar; danc. menyerap aspirasi masyarakat.(3) Panitia Ad Hoc melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sidang Paripurna MPR untuk diambil putusan.(4) Panitia Ad Hoc dibubarkan setelah tugasnya selesai.
Pasal 40(1) Panitia Ad Hoc dibantu oleh sekretariat.(2) Panitia Ad Hoc dapat membentuk tim ahli untuk membantu pelaksanaan tugasnya.(3) Pembicaraan dalam Panitia Ad Hoc disusun dalam suatu risalah.(4) Sekretariat Jenderal MPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas PanitiaAd Hoc.










