Kuasai Administrasi Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Dinilai Tepat Jadi Wapres

Kuasai Administrasi Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Dinilai Tepat Jadi Wapres

Nasional | sindonews | Selasa, 17 November 2026 - 20:57
share

Sosok Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra muncul dalam bursa kandidat wakil presiden (wapres). Yusril dinilai mumpuni mendampingi Presiden Prabowo Subianto karena menguasai urusan administrasi tata negara.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, menyebut Yusril Ihza Mahendra punya pengalaman menduduki jabatan di eksekutif, bahkan sejak era pemerintahan Orde Baru (Orba). Sehingga, kapasitas Yusril untuk menjadi calon wapres tidak diragukan lagi.

"Saya kira soal kapasitas dia sebagai seorang pejabat di pemerintahan, ya tidak perlu diragukan lagi lah ya. Sangat tidak diragukan. Yusril juga cukup cakap, misalnya di urusan administrasi tata negara. Karena Yusril punya pengalaman di lingkar dalam Istana. Jadi saya kira sih urusan itu sudah beres lah di Yusril," ujarnya, Selasa (17/11/2026).

Baca juga: Yusril Buka Suara Soal Namanya Diusulkan Jadi Wapres Pengganti Gibran

"Saya kira urusan kapasitas, itu tidak terlalu banyak masalah. Tinggal sekarang dukungan politiknya. Karena kita tahu betul seorang wakil presiden tanpa dukungan atau backup politik dalam hal ini partai politik yang memadai, itu bisa sangat rapuh. Juga kursi itu nanti bisa digoyang-goyang. Saya kira, kalau soal kapasitas oke lah Yusril itu," sambungnya. Menurut Lucius, sosok wapres yang pas untuk mendampingi Presiden Prabowo harus memiliki pengalaman dan punya pengetahuan mengelola negara. Selain itu, Yusril juga mendapat kepercayaan dari presiden untuk menjalankan tugas-tugas yang didelegasikan kepadanya.

"Kita tahu posisi wakil presiden itu posisi yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai banserep presiden. Sehingga tampaknya bicara soal kapasitas untuk posisi wakil presiden itu nggak terlalu relevan buat saya. Karena yang sangat menentukan adalah sejauh mana presiden memberikan ruang bagi wakil presiden untuk bisa menunjukkan kapasitasnya itu," ucapnya.

Lihat video: Jadi Pelaku Sejarah dari Zaman Soeharto Hingga Prabowo, Inilah Rekam Jejak Yusril

Terkait dukungan partai politik, Lucius menilai Yusril tidak punya cukup daya tawar atau bargaining power lantaran Partai Bulan Bintang (PBB) yang pernah dipimpinnya tidak masuk Parlemen. "Jadi dukungan politik itu yang saya kira minim dari Yusril. Walaupun dia mantan Ketua Umum PBB, tapi kan tidak cukup punya power untuk dijadikan alat bargaining, dengan presiden dan juga dengan partai-partai koalisi," katanya.

Kendati demikian, Lucius memandang, Yusril sangat mumpuni untuk mendukung cita-cita Presiden Prabowo di bidang penegakan hukum dan stabilitas politik.

"Cukup mumpuni saya kira. Karena bicara soal penegakan hukum, dia paham hukum, dia ahli hukum. Tinggal yang mungkin belum diemban oleh Pak Yusril itu kan sebagai penegak hukum, entah jaksa, entah hakim. Tapi dia juga adalah seorang pengacara. Jadi dia punya kedekatan dengan isu penegakan hukum dan paham dengan isu penegakan hukum," ungkapnya. Jika dibandingkan dengan nama calon wapres lain yang sempat diberitakan di media, Lucius menilai, Yusril paling unggul. Sebab selain sebagai ahli hukum, Yusril juga punya kapasitas dan pengalaman di pemerintahan.

"Kekuatan Pak Yusril itu ada pada pengalaman dan kapasitasnya di dunia hukum. Sebagai politisi, Yusril juga punya rekam jejak panjang setelah sempat punya partai. Kelemahannya ya, dia cuma terjalin sebagai atasan dan bawahan dengan Prabowo. Bukan relasi yang ideologis. Jadi bisa jadi dia tak cukup meyakinkan bagi Pak Prabowo dibandingkan dengan Dasco," kata Lucius. Lucius mengaku tidak dapat memberi masukan terhadap kebijakan wapres yang akan dipilih oleh Presiden Prabowo, termasuk jika Yusril terpilih. Sebab, kinerja wapres sangat bergantung pada keputusan maupun kesempatan yang diberikan oleh presiden.

"Wakil presiden itu nggak punya program, nggak bisa membuat janji. Sepenuhnya itu tergantung pada program, pada janji dari Presiden. Sehingga kita nggak bisa mengukur kinerja wakil presiden. Kinerja wakil presiden sangat tergantung pada ruang yang diberikan oleh presidennya, begitu," katanya.

Topik Menarik