Momen Sidang Etik Irjen Eko Hadi di Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Momen Sidang Etik Irjen Eko Hadi di Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Nasional | sindonews | Selasa, 17 November 2026 - 14:07
share

Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto berlangsung hari ini, Selasa (17/11/2026). Eko hadir dikawal provos di ruang sidang.

Sebelum sidang dimulai, Eko memberikan hormat kepada Ketua KKEP Komjen Pol Hendro Pandowo yang memimpin jalannya sidang etik.

Eko juga mengenakan seragam dalam menghadapi persidangan tersebut. Dia mendengarkan putusan yang nantinya dibacakan komisi.

Baca juga: Sidang Etik Polri: Irjen Ahrie Sonta Terbukti Lakukan Penyadapan Tak Sesuai Prosedur

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang etik digelar secara tertutup terhadap kasus dugaan ilegal akses penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan lain-lain. "Untuk dugaan pelanggaran yang diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan dalam melakukan akses ilegal atau illegal access," ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).

Sidang ini akan membuktikan terkait dugaan ilegal akses yang memanfaatkan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

“Tentunya Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ungkapnya.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Prabowo, penghapusan data elektronik, serta ilegal akses.

Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026. Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.

Empat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.

Topik Menarik