GWP 2026 di Lombok, Indonesia Dorong Kolaborasi Lintas Negara Perangi Kejahatan Satwa Liar
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan bersama Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) serta Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan mendorong penguatan kerja sama lintas negara. Hal ini untuk menghadapi kejahatan terhadap satwa liar yang semakin terorganisir dan melibatkan jaringan internasional.
Seruan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho dalam pembukaan Global Wildlife Program (GWP) Annual Conference 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Baca juga: Memprediksi Eksistensi Satwa Liar 2026 hingga 2051
Indonesia menjadi tuan rumah bersama konferensi yang berlangsung pada 16–20 November 2026 melalui kemitraan dengan World Bank Group dan United Nations Development Programme (UNDP). Kegiatan yang turut dihadiri Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tersebut mempertemukan lebih dari 100 peserta dan mitra dari 25 negara.
Ancaman terhadap kelangsungan hidup berbagai spesies satwa liar telah menjadi persoalan global. Hilangnya habitat, perburuan, perdagangan ilegal, dan konflik antara manusia dengan satwa tidak hanya mengancam populasi satwa di suatu negara, tetapi juga mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati dunia. Di sisi lain, perdagangan ilegal satwa liar telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi lintas negara yang dapat berkaitan dengan korupsi, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Transformasi tersebut menuntut respons bersama yang menghubungkan perlindungan habitat, penegakan hukum, dan kerja sama internasional.
“Kejahatan terhadap satwa liar tidak mengenal batas negara. Para pelaku dapat memanfaatkan perbedaan yurisdiksi dan lemahnya pertukaran informasi untuk menjalankan jaringan perdagangan ilegal. Karena itu, tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapinya sendirian. Kita harus memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan kemampuan investigasi, serta menelusuri jaringan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari kejahatan ini. Penegakan hukum harus mampu menjangkau aktor yang mengendalikan dan membiayai kejahatan,” ujar Dwi Januanto.
Indonesia memiliki pengalaman berkelanjutan dalam GWP melalui tiga siklus pendanaan Global Environment Facility (GEF). Kerja sama tersebut dimulai melalui proyek Combatting Illegal and Unsustainable Trade in Endangered Species (CIWT) pada GEF-6 yang berfokus pada pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar.
Kemudian, Catalyzing Optimum Management of Natural Heritage for Sustainability of Ecosystem, Resources and Viability of Endangered Wildlife Species (CONSERVE) pada GEF-7 yang memperkuat perlindungan habitat, pengelolaan bentang alam, dan penghidupan masyarakat, hingga Law Enforcement for Sustainable Viable Ecosystems and Biodiversity Resilience through Multi Sectors Engagement (LEVERAGE) pada GEF-8 yang diarahkan pada penguatan sistem penegakan hukum, kemampuan investigasi, serta kerja sama multipihak.
Kesinambungan tersebut memperlihatkan perkembangan pendekatan Indonesia dalam menghubungkan konservasi keanekaragaman hayati dengan pencegahan dan pemberantasan kejahatan terhadap satwa liar.Dwi Januanto menekankan bahwa pengalaman Indonesia dalam tiga fase GWP menjadi landasan untuk mendorong kerja sama internasional yang lebih kuat dan memberikan hasil nyata bagi perlindungan satwa liar.
“Pengalaman Indonesia melalui CIWT, CONSERVE, hingga LEVERAGE menunjukkan bahwa penegakan hukum dan konservasi harus berjalan beriringan. Kita tidak dapat melindungi satwa liar tanpa menjaga habitatnya, dan kita tidak dapat mempertahankan habitat tanpa menghentikan aktivitas ilegal yang mengancamnya. Melalui GWP, Indonesia mendorong penguatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan kerja sama antarnegara yang menghasilkan tindakan nyata di lapangan. Perlindungan satwa liar merupakan kepentingan bersama yang membutuhkan tanggung jawab dan kontribusi setiap negara,” ungkapnya.
Resident Representative UNDP Indonesia Sara Ferrer Olivella menyatakan keberhasilan konservasi juga ditentukan oleh hubungan antara perlindungan alam dan kehidupan masyarakat. Pengalaman pelaksanaan GWP menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal, petugas perlindungan hutan, perempuan, serta penguatan kelembagaan untuk memastikan manfaat konservasi dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
Biadab! Pria di Pelalawan Tega Bunuh Ayah dan Aniaya Adik Kandung usai Dengar Bisikan Gaib
“Penegakan hukum tetap sangat penting, tetapi penegakan hukum saja tidak cukup. Kejahatan terhadap satwa liar, hilangnya habitat, dan konflik antara manusia dengan satwa berkaitan erat dengan penggunaan lahan, mata pencaharian, tata kelola, dan hubungan masyarakat dengan alam. Konservasi harus menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian, memperkuat peran perempuan, membangun kepercayaan, serta memastikan bahwa kemitraan yang dibangun menghasilkan perubahan nyata yang bertahan dalam jangka panjang,” kata Sara.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menambahkan kekayaan hayati NTB yang luar biasa, mulai dari Rusa Timor sebagai fauna identitas daerah, beragam burung endemik Pulau Lombok, hingga habitat Hiu Paus di Teluk Saleh menjadi aset penting bagi konservasi dunia.
“Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen menjadikan ekonomi hijau dan pariwisata berkualitas sebagai landasan pembangunan, sehingga alam tetap lestari, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dan warisan ekologis ini dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang,” ujarnya.









