Dukung Kejagung Usut Korupsi MBG Jilid II, Pakar: Penegakan Hukum Berjalan Beriringan dengan Perbaikan Tata Kelola

Langkah cepat Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeber pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jilid II melalui pemeriksaan saksi-saksi baru mendapat apresiasi. Upaya penegakan hukum ini dinilai tepat dalam menyelamatkan keuangan negara sekaligus mengawal program strategis agar tepat sasaran bagi masyarakat.

Pakar hukum Suparji Ahmad menilai pengembangan perkara ini merupakan wujud keseriusan institusi penegak hukum untuk mengungkap dugaan penyimpangan secara menyeluruh dan memulihkan kerugian negara secara optimal.

Menurut Guru Besar Ilmu Hukum ini, ketelitian penyidik membedah konstruksi pertanggungjawaban pidana secara cermat—mulai dari memilah pelanggaran prosedur hingga pembuktian unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU)—menjadi kunci agar penegakan hukum membuahkan hasil yang kredibel.

Baca Juga: Realisasi Anggaran MBG Sudah Menyentuh Angka Rp173,21 Triliun, Jangkau 58,2 Juta Penerima

"Penyidikan harus mampu menelusuri aliran dana dan pihak yang memperoleh keuntungan. Apabila ditemukan indikasi pencucian uang, pengembangan perkara harus diarahkan pada penelusuran aset (asset recovery) berdasarkan pembuktian yang memadai," kata Suparji, Minggu (15/11/2026).

Di sisi lain, Suparji mendukung penuh langkah Kejagung yang tetap menjaga keberlangsungan program MBG di tengah berjalannya proses penyidikan. Ia menegaskan bahwa penindakan terhadap para oknum penyimpang anggaran tidak boleh menghambat pemenuhan gizi bagi anak-anak di seluruh daerah.

"Jangan sampai dugaan penyimpangan oleh pihak tertentu justru menghambat tujuan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Penegakan hukum harus mampu berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola, sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan," pungkasnya.