PKS Tak Usulkan Cawapres Pengganti Gibran, Ini Alasannya
Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menegaskan partainya tidak mengusulkan nama kadernya sebagai calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. PKS menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dan parpol pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
"PKS tidak mengusulkan nama kadernya untuk menjadi calon wakil presiden," kata Kholid dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Kholid menegaskan bahwa PKS menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Selain itu, urusan mengenai usulan tentunya juga menjadi bagian dari hak parpol pengusung Prabowo di Pemilu 2024.
Baca Juga: Aktivis Sebut Wapres Baru Perlu Memiliki Chemistry dengan Presiden Prabowo
"Kami menghormati kewenangan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami juga menghormati hak kawan-kawan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024 lalu," ujarnya.Diketahui, pada Pilpres 2024, PKS merupakan salah satu parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Kholid menyampaikan bahwa pengisian jabatan wakil presiden harus berjalan sesuai mekanisme konstitusional. Dalam mekanisme tersebut, presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, kemudian MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan.
"Bapak Presiden tentu yang paling memahami kebutuhan pemerintahan dan siapa figur yang paling dapat beliau andalkan untuk membantu memimpin Republik ini. Kami menghormati sepenuhnya hak dan kewenangan beliau untuk menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR," tegasnya.
Kholid berharap figur yang diajukan Presiden memiliki integritas, kapasitas, dan akseptabilitas. Ketiganya diperlukan agar wakil presiden dapat menjalankan amanah dengan baik, memperkuat kerja pemerintahan, serta menjaga kepercayaan masyarakat.
"Prinsipnya, siapa pun figur yang akan beliau ajukan kepada MPR, kami berharap merupakan sosok yang memiliki integritas, kapasitas, dan akseptabilitas. Figur yang mampu membantu Presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan, membangun kerja sama yang baik, dan menjaga stabilitas politik," katanya.
Kholid menekankan bahwa proses pengisian jabatan wakil presiden perlu memperkuat kesinambungan pemerintahan dan pelayanan kepada rakyat. Ia berharap seluruh pihak menjaga suasana politik yang kondusif serta menghormati proses yang berjalan sesuai konstitusi.
"Harapan kami, stabilitas politik dapat terus terjaga, roda pemerintahan berjalan efektif, dan program-program kerja Presiden Prabowo terlaksana dengan sukses hingga akhir masa jabatan pada 2029. Keberhasilan itu harus dirasakan oleh rakyat melalui pelayanan publik yang semakin baik dan kesejahteraan yang semakin meningkat."
