Di Tengah Polemik Pemakzulan Gibran, Airlangga Imbau Pasar Tetap Tenang

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengimbau pelaku pasar dan investor tetap tenang menyikapi dinamika politik nasional terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor perlu tetap dijaga agar gejolak politik tidak mengganggu investasi maupun pertumbuhan ekonomi nasional.

"Yang penting kita menjaga ekonomi tetap solid. Dan kita menjaga agar di berbagai negara yang sudah tingkat pertumbuhannya tinggi, kesejahteraannya meningkat biasanya ada kompartementasi antara politik dan ekonomi," ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga:BREAKING NEWS! DPR Sepakat Makzulkan Gibran lewat HMP

Airlangga meminta pelaku pasar modal dan investor tidak bereaksi berlebihan terhadap isu politik yang bersifat sementara. Ia menekankan pentingnya menjaga fundamental ekonomi nasional serta menghindari gejolak yang tidak perlu di pasar keuangan. "Jadi ekonomi terus kita jaga, supaya tetap secara fundamental solid. Yang kita tunggu kan jangan ada surprise lagi di capital market," katanya.

Ia juga mengingatkan pelaku pasar agar mampu membedakan sentimen politik dengan kondisi fundamental perekonomian yang sebenarnya. Menurut Airlangga, dinamika politik saat ini lebih berkaitan dengan faktor sentimen dan tidak semestinya langsung dianggap mencerminkan kondisi ekonomi nasional. "Makanya itu kan faktornya sentimental. Bukan faktor fundamental. Jadi kita harus bisa, market harus bisa membedakan antara yang sentimental dan yang fundamental," tegasnya.

Airlangga berharap perkembangan politik tersebut tidak memengaruhi arus investasi maupun potensi pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah, kata dia, akan terus menjaga ketahanan ekonomi agar tetap solid di tengah dinamika yang berkembang.

Baca Juga:Kegaduhan Politik Hantam Rupiah, Dolar AS Tembus Rp18.149

Isu politik tersebut menghangat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11). Langkah tersebut muncul di tengah dinamika politik di DPR RI, termasuk usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat, serta polemik terkait dokumen administrasi pendidikan Gibran.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa penyampaian niat pengunduran diri tidak serta-merta membuat jabatan wakil presiden kosong. Secara konstitusional, Gibran masih menjabat hingga proses pengunduran diri atau mekanisme ketatanegaraan yang berlaku diselesaikan.