Korban Gempa NTT Dapat Keringanan KUR, Bebas Bunga 0 di 2027
Pemerintah menyiapkan relaksasi suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 0 pada 2027 bagi debitur yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus meringankan beban pelaku usaha di delapan kabupaten terdampak bencana.
"Suku bunga margin tahun depan untuk KUR di NTT itu sebesar 0 di tahun 2027," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga:BRI Salurkan KUR Rp144 Triliun pada 2,76 Juta Debitur
Airlangga menjelaskan, pemberian keringanan bunga tersebut akan dilakukan secara bertahap. Setelah mendapatkan fasilitas bunga 0 sepanjang 2027, debitur terdampak akan dikenakan suku bunga margin sebesar 3 pada 2028.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya menyiapkan kebijakan restrukturisasi kredit dengan jangka waktu maksimal tiga tahun bagi debitur terdampak gempa di delapan kabupaten di NTT. "Untuk di daerah yang bencana, terutama untuk di NTT, kami memberikan restrukturisasi," ujar Friderica yang akrab disapa Kiki.Delapan wilayah yang mendapatkan perlakuan khusus tersebut meliputi Kabupaten Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka. OJK menyiapkan tiga bentuk perlakuan khusus, yakni penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran untuk plafon pembiayaan hingga Rp10 miliar, penetapan kualitas lancar bagi kredit yang direstrukturisasi, serta pemberian pembiayaan baru kepada debitur terdampak tanpa menerapkan konsep one obligor sehingga kualitas kredit baru dinilai secara terpisah.
Baca Juga:Gempa NTT Rusak 165 Puskesmas dan 12 RS, Menkes Ajukan Anggaran Rp1,39 Triliun
Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana. Langkah ini diharapkan dapat memitigasi risiko bencana terhadap stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memulihkan usaha dan memenuhi kewajiban kreditnya.
