Menko Polkam: Dalang Penyadapan Presiden Akan Ditemukan
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto telah dilakukan proses hukum. Salah satu tersangka dalam kasus ini adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP).
"Oh, LSP, Listyo Sigit Prabowo kalau enggak salah itu jadi ini sudah masuk dalam proses hukum," kata Dudung saat ditemui di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Dudung menyebut kasus yang tengah ditangani Polri itu akan dilakukan secara profesional dan transparan. Termasuk mengungkap dalang di balik aksi penyadapan ilegal ini.
Baca juga: 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Sepakat Gibran Tak Lagi Memenuhi Syarat Jadi Wapres
"Tentunya nanti akan ditemukan siapa dalangnya. Sampai sekarang saya belum tahu siapa dalangnya, yang jelas proses hukum sedang berlangsung di kepolisian," jelasnya.Kapan Hak Angket Putusan MK soal Ijazah Gibran? Legislator PKB Malah Bawakan Lagu Batas Senja
Dalam kesempatan itu, Dudung juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar penegakan hukum terhadap kasus dilakukan tanpa pandang bulu. Pihak-pihak yang terbukti bersalah tentunya harus diseret ke jalur hukum.
"Ya mudah-mudahan ini akan berlangsung lancar dan pesan Bapak Presiden, dalam penegakan hukum tidak ada pandang bulu. Semua kalau memang salah, ya salah," sambungnya.
Sebagai informasi, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain Presiden penyadapan itu juga menyasar elite partai politik, aktivis hingga media.
Tak hanya Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Untuk tiga tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sedangkan Slamet Uliandi, ia tak dilakukan penahanan.
Penyadapan yang dilakukan para tersangka telah dilakukan sejak 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
