Polemik Ijazah Gibran, Menko Polkam: Biarkan Ruang DPR untuk Tentukan Langkah
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengaku telah mendengarkan keterangan Mensesneg Prasetyo Hadi mengenai niat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi wapres. Hal ini berkaitan dengan polemik kebasahan ijazah SMA Gibran pascaadanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Ya, saya mendengar penjelasan yang di media dari Pak Prasetyo juga. Kalau bagi saya, tentunya saya sebagai Menko Polkam tidak eloklah saya mengomentari tentang Wapres," kata Dudung saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Bagi Dudung, polemik ini sudah menjadi ranah DPR untuk menyelesaikannya. Untuk itu, dia meminta masyarakat untuk memberikan ruang kepada DPR dalam menentukan langkah selanjutnya terkait polemik ijazah ini.
Baca juga: Soal Usulan HMP Pemakzulan Gibran, MPR: Kami Kamar Terakhir
"Ini sudah masuk ranah politik. Biarkan diberi ruang waktu untuk DPR bagaimana langkah-langkah nanti yang akan dilakukan. Menurut saya itu aja," jelasnya.Memanas, Eks Ketua KPU Tepis Pasal Selundupan di PKPU Buat Pencalonan Gibran sebagai Wapres
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan, pihaknya akan menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Sedianya, usulan itu akan diambil keputusan bersama dalam forum rapat paripurna.
Saan mengatakan, ada 120 anggota DPR RI yang meneken usulan HMP pemakzulan Gibran. Dengan begitu, ia menyatakan, usulan HMP pemakzulan Gibran telah memenuhi syarat.
"Ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi," ujar Saan usai rapat bersama legislator pengusul HMP di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Rabu (11/11/2026).
Apalagi, kata Saan, 120 legislator itu terdiri dari bernagai fraksi di DPR RI. Ia menyatakan, pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti usulan HMP ini dalam waktu dekat.
"Apa yang menjadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI. Jadi, akan kami rapim dan nanti akan kami bamuskan," ucap Saan.
"Apakah nanti akan kami teruskan di rapat paripurna? Rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat. Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, ya, Pak Cucun, rapat paripurna besok, besok," imbuhnya.









