Masyarakat Adat Gugat UU Cipta Kerja ke MK, Minta Pembakaran Lahan Dibatasi

Masyarakat adat menggugat ketentuan pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta agar pengecualian tersebut hanya berlaku bagi masyarakat hukum adat yang menjalankan praktik perladangan tradisional secara turun-temurun.

Kedua pemohon yakni Putes Lekas, Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Barito Utara sekaligus masyarakat adat Dayak Taboyan, serta Era Purnama Dewi, warga Kabupaten Kampar, Riau.

Permohonan pengujian materiil tersebut diajukan ke MK pada Rabu (11/11/2026). Mereka menggugat Pasal 22 angka 24 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

Para pemohon menilai ketentuan tersebut belum memberikan batasan yang jelas mengenai pihak yang berhak mendapatkan pengecualian larangan membakar lahan. Sebab, norma yang berlaku hanya menyebutkan pengecualian bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal.

Baca Juga: Polda Riau Tangkap Pelaku Pembakaran Lahan di Kuantan SingingiAkibatnya, frasa masyarakat dinilai terlalu luas dan berpotensi dimanfaatkan pihak di luar masyarakat hukum adat untuk membenarkan pembakaran lahan dengan dalih kearifan lokal.

Kuasa hukum para pemohon dari VST and Partners, A. Fahrur Rozi, mengatakan ketidakjelasan norma tersebut menciptakan celah hukum. Bahkan, pihak-pihak yang menyiapkan lahan untuk kepentingan skala besar berpotensi berlindung di balik alasan kearifan lokal.

"Kelompok non-masyarakat adat ini tidak memiliki sistem pengetahuan tradisional, tidak membuat sekat bakar, dan tidak tunduk pada kalender adat. Pembakaran liar inilah yang kemudian meluas menjadi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," kata Rozi melalui keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).

Rozi menjelaskan, masyarakat Dayak Taboyan memiliki tradisi berladang gilir balik dengan metode tebas-bakar yang diwariskan secara turun-temurun. Praktik tersebut, kata dia, tidak dilakukan secara sembarangan karena mengikuti kalender musim dan aturan adat.

Pembukaan lahan dilakukan secara kolektif, didahului pemberitahuan kepada pemilik ladang di sekitarnya, serta dilengkapi pembuatan sekat bakar untuk mencegah api merembet ke lahan lain.Selain itu, praktik tersebut berkaitan dengan sistem pengelolaan kesuburan tanah, penggunaan varietas padi lokal, hingga pelaksanaan ritual adat.

"Melarang penggunaan api dalam perladangan adat tidak berkedudukan sebagai pembatasan cara, melainkan sebagai pembubaran sistem. Yang hilang bukan satu teknik yang dapat diganti dengan teknik lain, melainkan kalender yang mengatur hidup bersama, benih yang tidak dapat tumbuh dengan cara lain, pengetahuan yang mati bersama berhentinya praktik, upacara yang kehilangan sarananya, dan tatanan tanggung jawab yang kehilangan objeknya," ujarnya.

Putes Lekas mengaku praktik perladangan tradisional masyarakat Dayak Taboyan kerap disalahkan setiap kali terjadi karhutla. Padahal, menurutnya, praktik tersebut memiliki aturan adat dan mekanisme pengendalian yang ketat.

Dia juga menyoroti ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda miliaran rupiah terhadap peladang yang membuka lahan dengan cara membakar.

Terlebih, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dinilai semakin menyudutkan posisi peladang adat karena berpotensi membuat larangan diterapkan tanpa membedakan praktik perladangan tradisional dan pembakaran liar.Sementara itu, Era Purnama Dewi mengaku mengalami gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap karhutla sepanjang September hingga Oktober 2026.

Dia menilai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan aturan untuk membedakan pembakaran lahan bagi kebutuhan perladangan adat dengan pembakaran untuk kepentingan komersial.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 22 angka 24 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 69 ayat (2) UU PPLH bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Mereka meminta MK memberikan pemaknaan bahwa pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hanya berlaku dengan enam ketentuan.

Pertama, dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat yang telah hidup dan menjalankan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar secara turun-temurun. Kedua, pembukaan lahan hanya untuk kebutuhan subsisten atau pemenuhan kebutuhan hidup.

Ketiga, luas lahan yang dibakar paling banyak dua hektare per kepala keluarga. Keempat, lahan tersebut digunakan untuk menanam varietas lokal. Kelima, lahan wajib dikelilingi sekat bakar. Keenam, pembukaan lahan bukan untuk kepentingan usaha dan tidak dilakukan oleh atau untuk pemegang perizinan berusaha.