Jepang Bidik 100 Juta Ton Kredit Karbon, Pemerintah Tawarkan Pemulihan 12 Juta Hektare Hutan
JAKARTA - Indonesia dan Jepang memperkuat kerja sama perdagangan karbon sektor kehutanan melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM). Kerja sama ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memasok kredit karbon dari proyek pemulihan hutan dan ekosistem alam.
Peluang tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang Hiroshi Ono di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31 UNFCCC), di Paviliun Indonesia, Antalya, Türkiye, Senin 9 November 2026.
Dalam pertemuan itu, Rohmat menyoroti peluang kerja sama dengan Jepang melalui kebijakan Green Transformation Emissions Trading System (GX-ETS) yang memasuki fase wajib pada 2026. Jepang menargetkan pengadaan sekitar 100 juta ton CO₂ pada 2030.
Indonesia melihat kebutuhan tersebut sebagai peluang untuk mengembangkan proyek karbon berbasis alam, terutama melalui pemulihan hutan dan lahan terdegradasi.
"Kita berupaya membangun kemitraan yang menghubungkan proyek karbon kehutanan berintegritas tinggi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat," kata Rohmat, Rabu (11/11/2026).
Kementerian Kehutanan menyiapkan sejumlah program pengembangan karbon hutan yang mencakup empat sektor utama. Pertama, pemulihan 12 juta hektare lahan terdegradasi melalui proyek penyerapan karbon (carbon removal project).
Kedua, perlindungan 50 juta hektare hutan dari deforestasi dan degradasi melalui proyek penghindaran emisi karbon (carbon avoidance project). Ketiga, pengembangan proyek karbon perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare dan keempat pengembangan hutan adat seluas 1,4 juta hektare.
Rohmat menilai, target tersebut perlu diwujudkan melalui proyek konkret dengan metodologi yang kuat, standar kredibilitas tinggi, serta perlindungan lingkungan dan sosial. Keterlibatan masyarakat juga dinilai menjadi faktor penting agar proyek karbon memberikan manfaat langsung bagi warga.
Selain hutan, Indonesia turut menawarkan potensi pengembangan proyek karbon dari ekosistem gambut dan mangrove. Kedua ekosistem tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menyerap dan menyimpan karbon sekaligus menjaga keanekaragaman hayati.
"Proyek gambut dan mangrove harus menjadi salah satu ciri utama kerja sama kehutanan Indonesia melalui JCM sekaligus menjadi kontribusi khas bagi aksi iklim global yang berintegritas tinggi," ujar Rohmat.
Dia menegaskan, keberhasilan proyek karbon tidak semestinya hanya dihitung berdasarkan jumlah emisi yang berhasil diserap atau dihindari. Perlindungan keanekaragaman hayati, ketahanan ekosistem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi bagian dari penilaian.
Melalui mekanisme JCM, Indonesia dan Jepang diharapkan dapat menghubungkan kebutuhan kredit karbon Jepang dengan agenda pemulihan ekosistem di Indonesia. Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan kredit karbon, tetapi juga mendorong investasi untuk rehabilitasi hutan, perlindungan lingkungan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
