Optimalkan Potensi Lokal, Partai Perindo Dorong Sumber Baru PAD Donggala

Ketergantungan pada dana transfer dan sempitnya ruang belanja pembangunan menjadi tantangan bagi kemandirian fiskal Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Penguatan pendapatan lokal dan pergeseran orientasi belanja diperlukan agar APBD 2027 tidak sekadar menopang operasional pemerintahan, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan.

Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Donggala Nurjanah mendorong pemerintah daerah lebih serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta pengembangan ekonomi produktif dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.

"Jangan sampai potensi ekonomi yang dimiliki Donggala belum tergarap maksimal. Daerah harus memiliki sumber pendapatan yang semakin kuat agar kemampuan membiayai pembangunan tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer," kata Nurjanah, Rabu (11/11/2026).

Baca juga: Partai Perindo Maluku Utara Bidik Kursi Tambahan, Tokoh Lokal hingga UMKM Jadi Andalan

Dorongan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,297 triliun. Namun, 86,63 persen masih bersumber dari transfer pemerintah pusat dan provinsi. Sementara kontribusi PAD hanya sekitar 10,76 persen.

Penguatan pendapatan juga harus diikuti pembenahan struktur belanja. Dari total rencana belanja Rp1,294 triliun, belanja operasi mencapai 81,8 persen. Sebaliknya, belanja modal hanya mendapat porsi sekitar 8,15 persen.

Menurut Nurjanah, komposisi tersebut perlu dicermati agar kebutuhan operasional pemerintahan tidak mempersempit ruang pembangunan. Dia juga meminta transparansi alokasi belanja pegawai serta barang dan jasa untuk memastikan penggunaannya proporsional.

"Infrastruktur dasar dan pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan harus mendapat perhatian. Anggaran jangan hanya terserap untuk kebutuhan rutin, tetapi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat," tutur legislator yang menjabat Ketua Badan Kehormatan DPRD Donggala ini.Selain pendapatan dan belanja, Fraksi Partai Perindo meminta pemerintah memperjelas pos pembiayaan daerah. Rincian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan perlu dipastikan akurat agar perhitungan pembiayaan netto tidak menimbulkan selisih pencatatan.

Meski menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi Partai Perindo menyatakan menerima RAPBD Donggala 2027 untuk dibahas ke tahap berikutnya. Nurjanah berharap pembahasan lanjutan benar-benar menguji ketepatan prioritas, rasionalitas alokasi dan efektivitas program sebelum anggaran ditetapkan.

"Pada akhirnya, APBD harus kembali pada kepentingan masyarakat. Setiap anggaran perlu ditempatkan pada program yang tepat dan memberikan dampak bagi kesejahteraan warga Donggala," ungkap Sarjana Administrasi Publik lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Panca Marga Palu ini.