Polri Sebut Sidang Etik Tersangka Penyadapan Presiden Dilanjutkan Pekan Depan
Polri menyatakan bakal melanjutkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk tersangka lain kasus dugaan penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto pada pekan depan. Hingga saat ini, sidang KKEP baru dilakukan terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, sidang etik terhadap ketiga tersangka lainnya belum bisa dilakukan lantaran masih ada pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri.
“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” kata Isir, dikutip Rabu (11/11/2026).
Baca juga: Listyo Sigit Dipastikan Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan, Polri: Tak Ada Perlakuan Khusus
Isir memastikan seluruh terduga pelanggar lainnya akan menjalani sidang etik termasuk mantan Kapolri dan mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” ujar Isir.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.
Lihat video: Listyo Sigit Tersangka Penyadapan, Irjen Ahrie Sonta Bintang Dua Termuda Terseret!
Saat ini, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan kesehatan.Terbaru, Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026. Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.
Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun. Puteranegara
