Kemenhut Perkuat Kerja Sama Karbon dengan Jepang, Pemulihan Ekosistem Jadi Fokus

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kerja sama internasional di bidang karbon kehutanan. Upaya tersebut dilakukan melalui Joint Crediting Mechanism (JCM) Indonesia–Jepang.

Kerja sama ini diarahkan untuk mendorong pengembangan proyek karbon berintegritas tinggi, mempercepat pemulihan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Hiroshi Ono, pada forum COP31 UNFCCC di Paviliun Indonesia, Antalya, Turki, Senin, 9 November 2026.

Baca juga: Kawasan Bekas Karhutla di Kalteng Dipasang Plang Larangan Aktivitas Tanpa Izin

Rohmat menyampaikan Indonesia berkomitmen mempercepat aksi iklim sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Melalui Pasal 6 Paris Agreement dan mekanisme JCM, Indonesia berupaya membangun kemitraan yang menghubungkan pengembangan proyek karbon kehutanan dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat."Kita berupaya membangun kemitraan yang menghubungkan proyek karbon kehutanan berintegritas tinggi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat," katanya, Rabu (11/11/2026).

Rohmat mengatakan, terdapat empat Komitmen Utama Indonesia dalam Pengembangan Karbon Hutan di antaranya, memulihkan lahan terdegradasi dan lahan yang mengalami degradasi berat melalui proyek penyerapan karbon (Carbon Removal Project) seluas 12 juta hektare. Melindungi hutan dari deforestasi dan degradasi melalui proyek penghindaran emisi karbon (Carbon Avoidance Project) seluas 50 juta hektare.

Lihat video: WASPADA BAHAYA KARBON MONOKSIDA! Racun Asap Karhutla Capai Tingkat Membahayakan

Selain itu, pengembangan proyek karbon perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare. Pengembangan hutan adat seluas 1,4 juta hektare. Menurutnya, komitmen tersebut perlu diterjemahkan menjadi proyek-proyek konkret yang kredibel dengan metodologi yang kuat, perlindungan lingkungan dan sosial yang efektif, serta partisipasi masyarakat yang bermakna.

Indonesia juga mendorong agar ekosistem gambut dan mangrove menjadi bagian penting dalam kerja sama JCM. Kedua ekosistem tersebut merupakan bagian besar dari portofolio proyek karbon yang sedang dipersiapkan Indonesia. "Proyek gambut dan mangrove harus menjadi salah satu ciri utama kerja sama kehutanan Indonesia melalui JCM sekaligus menjadi kontribusi khas bagi aksi iklim global yang berintegritas tinggi," katanya. .

Rohmat juga menyoroti peluang kerja sama melalui kebijakan Green Transformation Emissions Trading System (GX-ETS) Jepang yang memasuki fase wajib pada 2026. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Jepang menargetkan pengadaan sekitar 100 juta ton CO₂ pada 2030.Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kehutanan, menyambut peluang untuk mengembangkan dan memasok kredit karbon pengimbang berintegritas tinggi dari proyek-proyek berbasis alam Indonesia. Salah satu potensi utamanya adalah proyek penyerapan karbon melalui pemulihan 12 juta hektare lahan terdegradasi.

“Kerja sama ini diharapkan dapat menghubungkan kebutuhan Jepang terhadap kredit JCM yang memenuhi persyaratan dengan prioritas pemulihan ekosistem Indonesia,” katanya.

Dengan demikian, investasi yang masuk tidak hanya berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memulihkan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, dan mendukung penghidupan masyarakat. Rohmat menegaskan bahwa keanekaragaman hayati harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nilai proyek karbon berbasis alam.

“Manfaat proyek tidak boleh hanya diukur dari jumlah karbon yang diserap atau dihindari, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perlindungan keanekaragaman hayati, ketahanan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Melalui penguatan kerja sama JCM Indonesia–Jepang, Kementerian Kehutanan mendorong kemitraan internasional yang mampu menghasilkan capaian iklim terukur, memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.