Menakar Batasan Kekuasaan Mahkamah Konstitusi

Sampe L PurbaPemerhati Hukum, Energi, dan Kebijakan Strategis, Alumni PPRA Lemhannas RI

PENGAJUAN konstitusionalitas (judicial review) suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah praktik hukum ketatanegaraan yang lumrah di dunia. Secara umum, sistem hukum di berbagai belahan dunia hanya mengenal dua model utama:

1. Sistem Kelsenian (Model Eropa Kontinental): Diadopsi oleh negara-negara yang menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga khusus penilai norma. Di sini, tugas MK murni mengabstraksi dan menguji keselarasan norma UU terhadap konstitusi. MK memegang peran sebagai negative legislator (pembatal norma), bukan pembentuk norma baru. Oleh karena itu, MK dalam sistem ini bersifat tunggal, tidak memiliki cabang, dan tidak berada di bawah yurisdiksi lembaga yudisial mana pun, termasuk Mahkamah Agung (MA).

2. Sistem Anglo-Saxon (Model Amerika Serikat): Model ini menempatkan pengujian konstitusionalitas tidak hanya pada tataran abstrak-normatif, melainkan pada hal-hal yang bersifat konkret atau potensial mengganggu kepentingan hukum perorangan.

Kekuasaan ini tidak berdiri sendiri, melainkan ditempatkan sebagai salah satu kamar (chamber) di bawah payung Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, gugatan konstitusionalitas bisa diajukan berjenjang sejak level pengadilan negeri (distrik) hingga bermuara di Mahkamah Agung.Baca Juga: Perbedaan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Sebagai contoh nyata, di Amerika Serikat, ketika Presiden Donald Trump menggunakan wewenang darurat ekonomi untuk memberlakukan tarif global secara masif, kebijakan tersebut langsung digugat oleh pihak perorangan/pelaku usaha kecil.

Melalui putusan penting dalam kasus Learning Resources, Inc. v. Trump, Mahkamah Agung AS membatalkan tarif sepihak tersebut karena dinilai melanggar kewenangan pajak dan tarif yang secara eksklusif dimiliki oleh Kongres.

[Tetapi pembatalan di Amerika Serikat tersebut tidak berlaku untuk Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) bersama Donald Trump pada 19 Februari 2026. Adopsi ratusan klausul wajib berpola "shall" di dalam batang tubuh ART, nanti pada artikel lain akan kita ulas dalam kaitannya dengan hilirisasi dan proteksi Critical Mineral]

Anomali Mahkamah Konstitusi ala Indonesia

Persoalan mendasar MK di Indonesia adalah terjebak dalam anomali hibrida: menguji hal yang abstrak, sekaligus mencampuradukkannya dengan implementasi kasus konkret. Melalui Amandemen Ketiga UUD 1945 Pasal 24C, MK diberikan mandat yang sangat luas berupa 4 Kewenangan dan 1 Kewajiban Konstitusional:• Menguji Undang-Undang: Menilai keselarasan materi muatan UU terhadap UUD 1945.• Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN): Menyelesaikan konflik antar-lembaga negara yang kewenangannya bersumber langsung dari UUD 1945.• Memutus Pembubaran Partai Politik: Menilai konstitusionalitas ideologi dan aktivitas parpol.• Memutus Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU): Menyelesaikan sengketa angka perolehan suara Pemilu. Kewenangan ini telah diperluas belakangan hingga PILKADA• 1 Kewajiban (Impeachment): Wajib memeriksa dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dari seluruh mandat tersebut, sebenarnya hanya ada satu fungsi yang murni menguji abstraksi norma terhadap UUD, yaitu pengujian UU. Sementara, empat mandat sisanya bertalian erat dengan pemilu, konflik antar-lembaga, hingga pemakzulan yang bersifat konkret dan sarat dengan kepentingan politik praktis.

Di Mana Letak Absurditasnya?

Sumber absurditas dan kekacauan hukum ini adalah ibarat cacat genetika bawaan sejak dalam kandungan konstitusi. Sebuah kegagalan senyawa epistemologis. Model kawin paksa dua sistem hukum ini adalah sumber ketidakharmonisan praktik hukum, tata negara, politik dan demokrasi yang kita telah saksikan dan akan dapat berulang lagi. 1. Kegagalan Senyawa Hukum (Analogi Air dan Bensin): Para perancang amandemen konstitusi tampaknya telah secara intensionalitas serampangan mencoba menyatukan sistem Kelsenian Eropa dengan model Anglo-Saxon Amerika Serikat. Dalam logika hukum, ini ibarat mencampur air dengan bensin, atau gula dengan garam. Keduanya tidak akan pernah bisa menyatu secara senyawa keilmuan; mereka hanya menjadi larutan keruh yang mengotori konstitusi. Memaksa sebuah lembaga menguji norma abstrak sekaligus mengadili sengketa konkret adalah sebuah kemustahilan epistemologis yang dipaksakan.2. Institusi Hibrida yang Mudah Dibajak: Karena "larutan hukum" yang diciptakan sejak awal sudah cacat dan keruh, institusi hibrida ini menjadi komoditas empuk yang mudah dibajak oleh para politisi. Kerapuhan struktur ini diperparah oleh mekanisme pengisian jabatan hakim yang secara mekanistik membagi jatah kekuasaan dari tiga cabang kelembagaan (3 dari Presiden, 3 dari DPR, dan 3 dari MA). Akibatnya, alih-alih melahirkan pengawal konstitusi yang steril, MK sejak lahir justru disusupi oleh genetika kepentingan politik praktis dari masing-masing lembaga pengusul.

3. Puncak Absurditas Ketatanegaraan: Karena watak dasarnya yang rancu, ketika terjadi perselisihan penafsiran aturan atau sengketa kewenangan antara internal MK dengan lembaga negara lain, perkara tersebut harus digugat dan diadili kembali di ruang sidang MK sendiri. Realitas ini secara telak menabrak asas hukum universal fundamental: Nemo judex in causa sua — tidak boleh ada pihak yang menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Imbasnya, ia menjelma menjadi lembaga super-power yang merasa uber alles (di atas segalanya) dan mampu mendikte wilayah yurisdiksi DPR, Pemerintah, MA, PTUN, hingga KPU.

Penutup

Konstitusi kita harus diselamatkan dari absolutisme yudisial. Perlu ada reformasi mendesak melalui revisi Pasal 24C UUD 1945 untuk mengembalikan MK ke khitah aslinya sebagai pengawal konstitusi normatif, bukan lembaga absolut tanpa batas kontrol. Atau, jika "kembali ke UUD" bukan sekadar jargon politik pelipur lara, Ya kembalilah kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.

Dalam cetak biru yang asli itu, tidak perlu ada MK, bahkan tidak perlu ada Pemilihan Umum Langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Konstitusi modern dunia membuktikannya. Amerika Serikat, Inggris, Australia, RRC, hingga beberapa negara di Timur Tengah tidak mengenal drama pemilihan langsung oleh rakyat untuk posisi Presiden, Perdana Menteri, atau Sultan mereka—namun toh konon katanya negara-negara itu tetap demokratis, stabil, dan berjalan, serta memperhatikan kebutuhan rakyat.

Kita juga perlu merenungkan kembali Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Boediono di UGM pada tahun 2007. Beliau menjabarkan tesis empiris bahwa daya tahan dan kualitas sistem demokrasi sebuah negara sangat bergantung pada tingkat kemakmuran ekonomi masyarakatnya. Demokrasi baru mencapai titik aman dan meminimalkan risiko kegagalan sistemik apabila pendapatan per kapita penduduknya telah melampaui ambang batas kritis USD 6.000.

Artinya, meminjam kearifan politik Lee Kuan Yew, yang paling esensial dalam bernegara adalah kesejahteraan nyata rakyat (welfare), bukan sekadar kosmetik prosedural pemilihan. Bahkan Plato dalam The Republic pun tidak menyarankan demokrasi langsung bercorak one man, one vote. Kuncinya sederhana: bekerjalah sesuai posisi, kedudukan, dan tanggung jawab Anda.

We do not want to see another monster di alam demokrasi.