KPK Geledah 6 Lokasi terkait Proyek Jalan di Sumut, Sita Barbuk Elektronik hingga Dokumen
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut).
"Bahwa pada awal pekan ini, Senin-Selasa (9-10/11), Penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi, yakni dua lokasi kantor dan empat lokasi rumah," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (11/11/2026).
Budi merincikan, enam lokasi tersebut terdiri dari Kantor satker wilayah 1, kantor satker wilayah 2 BBPJN Sumut, dua rumah kontraktor jalan, rumah mantan Kadis PU Sumut, dan rumah mantan Kasatker di BBPJN Sumut.
Baca juga: KPK Lantik Tujuh Pejabat, Achmad Taufik Husein Jadi Direktur Penyidikan
Evaluasi Kebijakan Ganjil Genap Gajah Mada-Kota Tua, Dishub DKI Pastikan Gandeng Para Pakar
"Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini," ujarnya. Diketahui, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan tujuh di antaranya telah ditahan pada 22 Oktober 2026. Tujuh tersangka yang ditahan terdiri atas Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja (SCH), Kepala BBPJN Sumut periode September 2024 hingga 28 Juni 2025; Rahmad Parulian (RP), Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah I BBPJN Sumut; Faisal (FS), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 BBPJN Sumut Wilayah I; dan Heri Handoko (HH), PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I.
Lihat video: Kasus Suap ATR/BPN: Nusron Wahid Penuhi Panggilan KPK
Tiga tersangka lainnya yakni T Rahmansyah Putra (TRP), Kasatker PJN Wilayah II Provinsi Sumut; Manaek Manalu (MM), PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah II; serta Munson Ponter Paulus (MP), PPK 1.4 Satker Wilayah I BBPJN Sumut. Sementara itu, satu tersangka berinisial DE tidak hadir memenuhi panggilan.Perkara ini berawal dari OTT KPK pada 26 Juni 2025. Dalam kasus tersebut, KPK sebelumnya menetapkan lima orang sebagai tersangka dan perkara mereka telah memasuki persidangan.
Penyidik kemudian mengembangkan perkara dengan menelusuri fakta yang terungkap di persidangan serta bukti baru. Hasilnya, KPK menetapkan delapan tersangka tambahan pada 30 September 2026.
