Dituding Tak Bayar Pajak, Dokter Tirta Buka Suara dan Singgung Coretax

Dokter Tirta akhirnya menanggapi utas di Threads yang menuding dirinya tidak tertib membayar pajak. Ia membantah tudingan tersebut dan mengingatkan bahwa persoalan kepatuhan pajak tidak bisa disimpulkan sembarangan oleh pihak di luar otoritas yang berwenang.

Melalui utas di Threads, Dokter Tirta mempertanyakan dasar tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia juga menyinggung sistem administrasi perpajakan yang kini menggunakan Coretax, termasuk pencatatan transaksi dan kewajiban pelaporan aset.

“Kok ya bisa gitu lho nuduh ‘Tirta ga bayar pajak’. Apakah ga tau bahwa di Indonesia semenjak pake Coretax, semua transaksi itu pake NIK?” tulisnya.

Dokter Tirta kemudian memaparkan sejumlah hal yang menurutnya perlu diketahui sebelum seseorang melontarkan tuduhan terkait pembayaran pajak. Ia menyebut kendaraan wajib dilaporkan pada Maret tahun berikutnya, kepemilikan saham juga harus dicatat, sementara bukti potong akan terdata secara otomatis.

Baca Juga : Dokter Tirta Ungkap Sisi Gelap di Lingkungan Profesinya: SengsaraIa turut menjelaskan bahwa apabila terdapat persoalan dalam pelaporan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki mekanisme untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak.

“Nekat ga lapor? SP2DK dikirim via email. AR kooperatif,” tulisnya.

SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan merupakan salah satu tahapan ketika DJP meminta wajib pajak memberikan penjelasan terkait data perpajakan yang dimiliki otoritas tersebut.

Dokter Tirta juga mengungkapkan bahwa dirinya menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu mengurus kewajiban perpajakan. Ia bahkan menyebut nama konsultan yang selama ini membantunya.

“Apakah ga tau Dr Tirta pake konsultan pajak? Padahal viral d Maret 2026,” lanjutnya.Baca Juga : Fenomena Joki Strava, Dokter Tirta Buka Jasa Lari dengan Bayaran Rp1 Juta per 1 Kilometer

Lebih lanjut, Dokter Tirta mengingatkan bahwa tuduhan seseorang tidak membayar pajak bukan sesuatu yang bisa dilontarkan begitu saja. Menurutnya, pihak yang berwenang menilai persoalan tersebut adalah institusi perpajakan.

“Ga bisa lho sembarangan nuduh ‘ga bayar pajak’. Yang berhak nuduh begitu hanya 1 institusi = DJP,” tulisnya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa DJP memiliki tahapan pemeriksaan dan permintaan klarifikasi. Jika wajib pajak menerima SP2DK, yang bersangkutan dapat memberikan penjelasan atau meminta bantuan konsultan pajak apabila mengalami kesulitan.

Dokter Tirta juga menyinggung statusnya sebagai figur publik yang menurutnya membuat penggunaan jasa konsultan pajak menjadi hal penting.Dalam unggahan yang sama, ia mengklaim telah menyumbangkan kontribusi hingga miliaran rupiah kepada negara melalui kewajiban perpajakannya.

“DJP itu setiap kasi SP2DK dilindungi UU perpajakan. Makanya saya berani kritik, karena kontribusi saya itu ga kecil. Sudah milyaran saya sumbang ke negara,” tulisnya.

Di akhir unggahan, Dokter Tirta menyarankan agar masyarakat tidak terpancing menanggapi akun-akun yang melontarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas. Ia menyarankan pengguna media sosial untuk membatasi interaksi dengan akun semacam itu melalui fitur restrict, report, atau mute.