Terungkap Ratusan Korporasi Raksasa Nikmati Pajak 0, Perusahaan AI Keruk Subsidi Rp824 Triliun
Gunung utang pemerintah Amerika Serikat (AS) menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah, namun Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) membeberkan bahwa ratusan korporasi raksasa, termasuk Tesla, Walt Disney, United Airlines, hingga DoorDash justru tidak membayar pajak penghasilan komersial federal (current federal income tax) sama sekali alias 0.
Tapi temuan paling mengejutkan dalam laporan ITEP bukan sekadar soal perusahaan bernilai pajak nol tersebut. Ancaman terbesar yang melubangi penerimaan kas negara AS ternyata datang dari ratusan raksasa teknologi yang mengeruk subsidi pajak masif untuk membiayai infrastruktur kecerdasan buatan (AI).
Berdasarkan analisis laporan keuangan SEC, ITEP mencatat bahwa lebih dari 700 korporasi bernilai tinggi di AS rata-rata hanya membayar tarif pajak efektif sebesar 10,4, atau kurang dari separuh dari tarif legal federal sebesar 21. Lalu ada lebih dari 250 perusahaan bahkan menikmati tarif di bawah 7.
Baca Juga: Galak Dikit, Dunia Bisa Dapatkan Pajak Rp3.925 Triliun dari Kaum Miliarder
Kondisi ini berbanding terbalik dengan rekor keuntungan korporasi AS yang melesat hingga USD4,7 triliun (sekitar Rp72.600 triliun) selama 12 bulan terakhir hingga pertengahan 2026, dimana melonjak 17 dibanding periode sebelumnya.
Anggota Senior ITEP sekaligus penulis laporan, Matt Gardner menegaskan, bahwa penghindaran pajak oleh raksasa teknologi dengan laba raksasa jauh lebih berbahaya dibanding perusahaan yang membayar pajak nol.
Baca Juga: Terungkap Cara Orang-orang Superkaya Dunia Mengelabui Pajak dan Memperkaya Diri Sendiri
"Ada konsentrasi laba yang sangat masif di puncak. Ketika perusahaan raksasa itu membayar jauh di bawah 21, itulah yang benar-benar melubangi undang-undang perpajakan kita. Laba mereka begitu fantastis sehingga penghindaran pajak mereka jauh lebih berdampak pada kapasitas fungsi pemerintah dibanding perusahaan bernilai pajak nol," tegas Gardner seperti dilansir Fortune.
Pemicu utama anjloknya penerimaan pajak korporasi AS sebesar 15 (menjadi USD381 miliar pada tahun fiskal yang berakhir September 2026) adalah berlakunya rancangan undang-undang insentif pajak One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) yang disahkan pemerintahan Presiden Donald Trump.Dua pasal insentif utama -yaitu pemotongan biaya Research and Development (R&D) domestik secara langsung serta 100 bonus depreciation- dimanfaatkan secara agresif oleh empat raksasa teknologi, Alphabet, Microsoft, Amazon, dan Meta. Gabungan keempatnya menghemat USD46 miliar (sekitar Rp824 triliun dengan kurs Rp17.921 per USD) untuk mendanai pembangunan infrastruktur AI berskala besar.
Trik Meta secara khusus memicu amarah dari para senator AS. Meta dilaporkan mengklasifikasikan pembangunan pusat data (data center) AI bernilai puluhan miliar Dolar sebagai "model uji coba eksperimental" (pilot models) agar lolos kriteria subsidi pajak R&D.
"Subsidi pembangunan pusat data AI Anda sama sekali tidak memenuhi standar kredit riset federal!" cetus gugatan surat terbuka yang ditandatangani oleh tujuh senator AS, termasuk Sen. Ron Wyden dan Elizabeth Warren, kepada CEO Meta Mark Zuckerberg.
Menjawab tuduhan tersebut, pihak Meta bergeming dan menegaskan bahwa pembangunan data center berbasis AI membutuhkan pengujian dan eksperimen desain rumit yang berhak mendapatkan insentif perpajakan sesuai amanat undang-undang.
Meta mengatakan bahwa mereka merupakan salah satu investor terbesar dalam R&D di AS, menginvestasikan lebih dari USD200 miliar dalam lima tahun terakhir dan USD57 miliar hanya tahun lalu.
Badai Defisit USD3,4 Triliun: Insentif Ekonomi atau Pembobolan Negara?
Keterpurukan penerimaan pajak korporasi menggerogoti kemampuan finansial Washington. Lembaga Anggaran Kongres (CBO) memproyeksikan bahwa kebijakan pajak OBBBA akan menambahkan USD3,4 triliun ke defisit anggaran federal selama satu dekade ke depan.Di sisi lain, para pakar dari lembaga libertarian seperti Cato Institute membela pemotongan pajak tersebut. Direktur Studi Kebijakan Pajak Cato Institute, Adam Michel berargumen bahwa insentif R&D dan depresiasi telah didukung oleh kedua partai (bipartisan) sejak era Presiden Ronald Reagan pada 1981 demi menjaga daya saing inovasi Amerika Serikat di tingkat global."Insentif pajak bukan skandal. Perusahaan yang menggunakannya hanya menjalankan apa yang dimaksudkan oleh undang-undang demi mendorong pertumbuhan ekonomi," tulis Michel.
Namun dengan potensi kebocoran anggaran yang kian masif serta belum memudarnya reli inflasi global, kebocoran pajak korporasi raksasa ini menjadi bom waktu terbesar bagi stabilitas moneter AS menuju akhir tahun 2026.
