Soal Kinerja Menteri di Pemerintahan, Politikus Golkar Ingatkan Harus Objektif

Politikus Partai Golkar Fajar R. Zulkarnaen buka suara merespons penilaian anggota DPR Kamrussamad terhadap kinerja Menteri Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Fajar menilai pandangan tersebut tidak mencerminkan penilaian yang objektif dan menyeluruh, terlebih penilaian tersebut hanya ditujukan kepada menteri-menteri dari partai-partai koalisi pemerintahan.

Menurutnya, penilaian terhadap kinerja menteri seharusnya tidak hanya bertumpu pada persoalan yang menjadi sorotan publik, tetapi juga mempertimbangkan capaian kinerja, indikator yang terukur, serta hasil survei yang memotret persepsi masyarakat terhadap kinerja menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Fajar mencontohkan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode 27 Juli-3 Agustus 2026 yang menempatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada posisi ketiga dalam kategori menteri yang dinilai berkinerja baik, dengan angka 32. Survei nasional tersebut melibatkan 1.200 responden dan menggunakan metode stratified multistage random sampling.

Baca juga: Gerindra Ungkap 42 Menteri dan Wamen Tak Bekerja Maksimal, Persilakan Keluar Kabinet

Fajar berpendapat bahwa temuan berdasarkan hasil survei seperti ini merupakan salah satu indikator yang perlu diperhitungkan dalam menilai kementerian, sehingga evaluasi tidak semestinya hanya bertumpu pada kritik atau isu negatif yang berkembang di ruang publik. Ia menegaskan bahwa objektivitas evaluasi menuntut adanya perbandingan terhadap hasil survei lain seperti, indikator kinerja kementerian, serta capaian para menteri dari berbagai latar belakang partai politik yang tergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran.

“Jika kita ingin menilai kinerja menteri secara objektif, seluruh data yang relevan harus diperiksa, baik yang menunjukkan capaian positif maupun yang mencatat kekurangan. Jangan sampai satu penilaian dijadikan kesimpulan menyeluruh tanpa membandingkannya dengan indikator dan temuan lain,” ujar Fajar, Sabtu (31/10/2026). Fungsionaris Partai Golkar ini juga menyoroti kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pejabat publik. Dia menilai arus informasi yang berulang, potongan peristiwa, serta narasi yang hanya menonjolkan sisi negatif dapat mempengaruhi penilaian masyarakat apabila tidak diimbangi informasi yang utuh mengenai capaian dan tantangan kebijakan.

Lebih lanjut dia mengatakan, ketidakpuasan yang berkembang di ruang digital perlu dibaca secara hati-hati. Kritik masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi persepsi yang terbentuk di media sosial tidak otomatis menjadi ukuran objektif atas keseluruhan kinerja seorang pejabat.

Fajar menambahkan, persepsi tanpa bangunan metodologi adalah cacat dalam proses berpikir. “Kita tidak bisa menilai kinerja seorang pejabat hanya dari narasi yang ramai di media sosial, sementara capaian, target, indikator, dan konteks kebijakannya tidak diperiksa secara menyeluruh,” jelasnya.Fajar juga mengajak publik menilai Menteri ESDM dari data resmi. Ia memaparkan, sepanjang 2025 lifting minyak nasional mencapai 605,3 ribu barel per hari atau 100,05 dari target APBN. Menurut Kementerian ESDM, ini pertama kalinya dalam sepuluh tahun terakhir lifting minyak memenuhi target APBN.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercatat di Kementerian ESDM mencapai Rp138,37 triliun atau 108,56 persen dari target Rp127,44 triliun, meski harga komoditas sedang melemah. Di sektor energi bersih, kapasitas terpasang pembangkit energi baru terbarukan mencapai 15.630 megawatt pada Desember 2025, dengan tambahan kapasitas terbesar dalam lima tahun terakhir. Target yang diberikan mendekati APBN, bahkan dilampaui.

"Capaian tersebut juga merupakan bagian dari indikator kinerja utama (KPI) sektor ESDM yang semestinya menjadi pertimbangan dalam menilai kinerja Menteri Bahlil Lahadalia, bukan hanya melihat persoalan yang menjadi sorotan publik,” ujar Fajar.

Merespons gangguan listrik di Batam dan polemik antrean BBM di Bali yang menjadi sorotan publik, Fajar menilai kedua persoalan tersebut telah dievaluasi secara serius dan telah di selesaikan. Pemerintah telah menjelaskan penyebabnya, memastikan pemulihan secepat mungkin, dan melakukan evaluasi agar persoalan serupa tidak terulang.

Ia juga mengingatkan bahwa insiden operasional tidak semestinya dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan keseluruhan kinerja seorang menteri. "Karena penilaian yang adil dan objektif seharusnya melihat persoalan secara utuh, jangan sampai satu peristiwa yang bersifat kasuistis dijadikan dasar untuk mengesampingkan seluruh capaian kinerja yang telah diraih," ujarnya.

Di sisi lain, ia mengajak seluruh elemen partai koalisi pemerintahan Prabowo–Gibran untuk memperkuat kolaborasi dan komunikasi dalam mengawal agenda serta misi pemerintahan. Menurutnya, apabila terdapat persoalan terkait kinerja kementerian atau koordinasi antarpartai koalisi, mekanisme komunikasi dan pembahasan internal sebaiknya diutamakan untuk mencari solusi sebelum persoalan tersebut dibawa ke ruang publik.

"Tujuan akhirnya adalah memastikan pemerintahan bekerja efektif dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” pungkas fungsionaris Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Sekretaris Bidang DPP Partai Golkar ini.