Tanggapi Gerindra soal Kinerja Buruk Menteri dan Wamen, Golkar: yang Berhak Nilai Presiden
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia buka suara mengenai catatan Partai Gerindra yang menyoroti 42 Menteri-Wakil Menteri yang dinilai tidak bekerja optimal. Bahkan, puluhan pejabat itu layak untuk direshuffle.
"Yang namanya soal kabinet itu sebetulnya sepemahaman kita semua kan sepengetahuan kita semua itu hak prerogatifnya presiden," ujar Doli ditemui di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Baca juga: Gerindra Ungkap 42 Menteri dan Wamen Tak Bekerja Maksimal, Persilakan Keluar Kabinet
Presiden adalah satu-satunya pihak yang memiliki wewenang penuh untuk menimbang dan menentukan siapa saja pembantunya yang layak dipertahankan atau diganti, termasuk waktu pelaksanaannya.
Terkait pandangan bahwa menteri dan wamen yang berkinerja tidak optimal perlu direshuffle, Golkar memilih untuk tidak mendahului keputusan kepala negara. Doli menekankan bahwa partainya menghormati hak konstitusional presiden dalam memimpin jalannya kabinet."Jadi saya kira masyarakat boleh saja menilai, partai-partai politik bisa saja menilai, tapi sekali lagi itu kembali sepenuhnya kewenangan dan hak prerogatif Pak Presiden," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Partai Gerindra mengungkapkan memiliki daftar 42 menteri dan wakil menteri (wamen) yang dinilai tidak bekerja secara optimal di Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Daftar 42 nama menteri dan wamen ini diungkap Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad usai menghadiri agenda Debat Terbuka: ‘2 Tahun Pemerintahanan Prabowo-Gibran' Menakar Capaian, Tantangan, dan Arah Kebijakan Pemerintahan.
Menurut dia, belum optimalnya kinerja itu disebabkan banyak hal. Salah satunya koordinasi dan keterpaduan kerja dalam menerjemahkan visi misi Presiden Prabowo.
"Karena itu, kalau memang sudah tidak relevan lagi atau tidak mampu lagi menjalankan tugas dengan KPI yang diberikan Presiden ya memang sebaiknya diberi kesempatan mereka untuk mengambil jalan yang di luar daripada kabinet itu sendiri," ujar Kamrussamad di Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026).
