Insentif Hybrid, Kado untuk Pemain Lama di Tengah Krisis BBM

Mobil hybrid tetap mengisi bensin di SPBU, tetapi pemerintah ingin memberinya keistimewaan yang selama ini dinikmati mobil listrik. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengusulkan mobil hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV) bebas ganjil genap, mendapat parkir khusus, hingga keringanan pajak.

Usulan itu disampaikan seusai Sarmuji bertemu pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Ia menargetkan usulan rampung tahun ini dan berencana menemui Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk membahasnya.

”Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus,” ujar Sarmuji.

Sarmuji menilai, mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) sudah cukup dimanjakan. Besaran keringanan pajak untuk hybrid, katanya, tidak harus sama dengan BEV. ”Yang penting ada insentif sehingga industri juga tumbuh,” ucapnya.

Ada tiga alasan yang ia ajukan. Kendaraan ini dinilai menghemat BBM bersubsidi, menekan emisi, dan tidak memaksa industri komponen merombak lini produksi karena mesin bensinnya tetap dipakai.

Ia juga menyebut teknologi REEV mampu menempuh 65 kilometer dengan satu liter BBM dan menjangkau 1.600 kilometer sekali isi penuh, cukup untuk pulang pergi Jakarta-Surabaya.Momentumnya, kata Sarmuji, adalah harga BBM. Sejak 2 September 2026, Dexlite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter, sedangkan Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter. Antrean dan kelangkaan BBM juga muncul di Bali, Bangkalan, dan Padang.

Jepang dan China

Pertanyaannya, siapa yang paling menikmati insentif itu? Data distribusi dari pabrik ke diler (wholesales) Gaikindo memberi jawaban yang terang.

Sepanjang Januari-September 2026, mobil hybrid terjual 65.968 unit. Dua model Toyota, Kijang Innova Zenix Hybrid sebanyak 20.215 unit dan Veloz Hybrid sebanyak 18.106 unit, menguasai sekitar 58 persen pasar.

Posisi berikutnya diisi Suzuki XL7 Hybrid dengan 6.175 unit, Suzuki Fronx Hybrid 4.080 unit, dan Honda HR-V e:HEV 3.514 unit. Artinya, insentif hybrid konvensional pertama-tama menjadi kado bagi jenama Jepang yang lama berkuasa.

Di segmen PHEV, peta berbalik. Dari 10.264 unit PHEV yang terjual, BYD M6 DM menyumbang 5.121 unit atau hampir separuh, disusul Chery Tiggo 8 CSH sebanyak 2.066 unit.Gaikindo melaporkan, sebagian besar kendaraan yang diproduksi sudah memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 60 persen.

Bagi konsumen, manfaatnya paling terasa lewat harga dan akses jalan. Sebagai gambaran, pada 2025 mobil hybrid pernah mendapat Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 3 persen.

Untuk mobil seharga Rp300 juta, potongannya sekitar Rp9 juta. Fasilitas itu berakhir 31 Desember 2025.

Yang Menanggung

Akan tetapi, setiap insentif punya pihak yang menanggung.

Pihak pertama adalah mobil listrik murni. Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF Green Transition Initiative (INDEF GTI) Andry Satrio Nugroho menilai, BEV memberi penghematan BBM terbesar untuk setiap rupiah insentif.”Mobil hybrid tetap mengisi bensin di SPBU. Mobil listrik tidak. Setiap mobil listrik yang terjual hari ini berarti satu kendaraan yang tidak lagi antre BBM,” ujar Andry, Rabu (21/10/2026).

Masalahnya, insentif BEV sendiri belum lahir. Pemerintah merencanakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk mobil listrik berbaterai nikel dan 40 persen untuk baterai lain, dengan kuota 100.000 unit.

Skema itu semula dijadwalkan berlaku Juni, lalu terus mundur. Hingga pertengahan Oktober 2026, aturan pelaksanaannya belum terbit.

”Jika insentif hybrid terbit lebih dulu sementara insentif BEV masih tertunda, selisih harga keduanya menyempit. Pembeli yang tadinya siap beralih ke mobil listrik bisa kembali memilih kendaraan yang masih bergantung pada BBM,” kata Andry.

Keistimewaan bebas ganjil genap juga akan tergerus. Padahal, fasilitas itu menjadi magnet utama mobil listrik di Jakarta. Pada April 2025, Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara menyebut sebagian pembeli BEV mungkin hanya ingin menghindari ganjil genap.

Pihak kedua adalah anggaran negara. INDEF GTI mencatat, konsumsi BBM bersubsidi dan berkompensasi hingga September mencapai sekitar 13,4 juta kiloliter, naik 9,1 persen. Realisasi subsidi dan kompensasi energi sudah Rp376,8 triliun atau 84,3 persen dari pagu APBN 2026.INDEF GTI pun meminta Kementerian Keuangan segera menerbitkan aturan PPN DTP untuk BEV. Insentif fiskal baru bagi hybrid, PHEV, dan REEV diminta ditunda sampai dampak insentif BEV dievaluasi.

Pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) juga diminta diprioritaskan di wilayah yang berulang kali kekurangan BBM.

Suara pemerintah sendiri tidak seragam. Pada GIIAS 2026, Jumat (7/8/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pasar hybrid sudah tumbuh positif sehingga tambahan insentif belum menjadi prioritas.

Pandangan Andry pun pernah berbeda. Pada Februari 2024, ketika hybrid belum mendapat insentif tambahan, ia sempat menilai konsumen hybrid juga perlu dibantu.

Kini Sarmuji ingin bergerak cepat. ”Sebulan dua bulan itu sangat berarti. Kita usahakan target tahun ini,” ujarnya.