Hari Bakti ke-2, Kemenko Kumham Imipas: Momentum Perkuat Kepercayaan Publik
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyatakan, Hari Bakti ke-2 Tahun 2026 harus menjadi momentum memperkuat sinergi, kepedulian, dan kepercayaan publik.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra dalam peringatan Hari Bakti ke-2 yang mengusung tema “Sinergi untuk Keadilan, Indonesia Bermartabat”. Peringatan ini menjadi benang merah dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung hingga 21 Oktober 2026.
Yusril menekankan keberhasilan kementerian merupakan hasil kontribusi seluruh unsur organisasi. Karena itu, setiap unit perlu menghindari pola kerja yang terkotak-kotak dan membangun komunikasi yang memungkinkan persoalan diselesaikan bersama.
Baca juga: Yusril Persilakan Aparat Penegak Hukum Usut Pidana Kasus LP Cibinong
“Tidak ada satu bagian pun yang bisa berjalan sendiri-sendiri, setiap keberhasilan, kemajuan, dan pencapaian, baik di kedeputian maupun di kesekretariatan adalah kemajuan kementerian ini secara utuh. Mari kita hilangkan sekat-sekat komunikasi dan selesaikan setiap tantangan secara bersama-sama,” ujar Yusril di Jakarta, dikutip Kamis (22/10/2026).Yusril juga mengingatkan rumusan kebijakan, koordinasi, dan layanan yang dilakukan kementerian harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Penguatan organisasi perlu didukung aparatur yang berintegritas, kompeten, dan bersedia bekerja sama.
Rangkaian Hari Bakti mencakup kegiatan yang melibatkan publik dan internal kementerian. Lomba karya literasi bertema “Dua Tahun Kemenko Kumham Imipas, Menuju Kepercayaan Publik” diikuti 490 peserta. Adapun logo resmi “Dwi Samanvaya” merupakan karya Raihana Marsha Wibisono, siswi SMA Budhi Warman 1 Jakarta.
Kegiatan edukasi hukum “Kenali Hukumnya, Jaga Dirimu” berlangsung di lima SMA di Jakarta pada 7–14 Oktober. Para pelajar mendapat materi tentang pembaruan hukum pidana, etika bermedia sosial, perundungan siber, hoaks, tawuran, pelecehan seksual, dan judi daring.
Dalam aksi sosial, donor darah bersama RSCM pada 7 Oktober berhasil menghimpun 111 kantong darah. Pemeriksaan kesehatan gratis dilaksanakan pada 14–15 Oktober dengan dukungan Puskesmas Kebayoran Baru. Sementara itu, forum diskusi di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 20 Oktober membahas kesiapan implementasi KUHP dan KUHAP baru.
Penyuluhan hukum di lima sekolah dilakukan melalui kerja sama Kemenko Kumham Imipas dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membuka ruang diskusi agar siswa dapat menghubungkan pemahaman hukum dengan persoalan yang mereka temui sehari-hari.Pemeriksaan kesehatan gratis juga dirancang untuk menjangkau beragam unsur di lingkungan kementerian. Selain ASN, peserta mencakup peserta magang, pegawai pemerintah nonpegawai negeri, serta tenaga pendukung seperti petugas kebersihan, pengemudi, dan petugas keamanan. Pemeriksaan khusus perempuan melalui IVA, Pap smear, dan SADANIS turut tersedia sebagai bagian dari layanan.
Dalam forum pembaruan hukum, Otto Hasibuan turut menyoroti peran strategis Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana alternatif, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya dinilai dari aspek keamanan, tetapi juga dari efektivitas pembinaan dan upaya mencegah pengulangan tindak pidana.
Puncak peringatan tidak hanya berisi arahan pimpinan. Kegiatan tersebut juga memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah mengabdi, pegawai yang memasuki masa purnabakti, mitra dan sekolah pendukung, serta para pemenang lomba. Bantuan sosial dan peluncuran Mars Kemenko Kumham Imipas melengkapi agenda sebagai bagian dari penguatan identitas dan kebersamaan organisasi.
Melalui rangkaian tersebut, Kemenko Kumham Imipas menegaskan bahwa sinergi tidak cukup menjadi slogan peringatan, tetapi perlu diterapkan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.










