Bersitegang soal Kabut Asap, Politisi Malaysia: 'Ini Bukan Perang Malaysia vs Indonesia'

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang memicu krisis kabut asap lintas batas telah memicu ketegangan dengan Malaysia. Anggota Parlemen Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mendesak Indonesia untuk menindak perusahaan mana pun yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla tanpa memandang kewarganegaraan mereka.

Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram-nya, dia menekankan bahwa masyarakat di Malaysia dan Indonesia menghirup udara tercemar yang sama, sehingga tidak seharusnya diperlakukan berbeda berdasarkan kewarganegaraan mereka.

Baca Juga: Politisi Malaysia Kesal pada Indonesia soal Kabut Asap: Nyawa Manusia Tak Bisa Dianggap Remeh!

Syed Saddiq menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan polusi harus ditindak tanpa memandang kewarganegaraan. “Ini bukan perang antara Malaysia dan Indonesia. Bendera kita mungkin berbeda, tetapi saat kita kesulitan bernapas, kita menghadapi masalah yang sama," katanya, seperti dikutip dari WorldofBuzz, Kamis (22/10/2026).

“Jika perusahaan Malaysia yang bersalah, atau jika perusahaan Singapura yang bersalah, maka mereka harus dihukum jika terbukti bersalah. Saya tidak akan melindungi pihak yang menyebabkan polusi, bahkan jika mereka berasal dari negara saya sendiri,” ujarnya dalam video tersebut.

Pernyataan Syed Saddiq ini merupakan respons atas komentar mantan Menteri Perdagangan Indonesia, Muhammad Lutfi, yang mengkritik seruan Syed Saddiq agar ASEAN memboikot Indonesia terkait masalah kabut asap lintas batas yang terus berulang.Lutfi kemudian mengunggah pernyataan di Instagram-nya, yang menyebutkan bahwa tidak adil untuk menyalahkan Indonesia secara keseluruhan atas kabut asap tersebut. Dia berpendapat bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahanlah yang seharusnya diidentifikasi dan dimintai pertanggungjawaban.

Menanggapi hal tersebut dalam videonya, Syed Saddiq mengatakan bahwa pihak berwenang harus berfokus pada bukti dan menindak perusahaan mana pun yang terbukti membakar hutan demi keuntungan.

“Jangan memilih berdasarkan bendera. Baik itu perusahaan asal Malaysia, Indonesia, maupun Singapura, jika terbukti melakukan pembakaran hutan demi keuntungan cepat, maka tindaklah tegas," katanya.

“Bendera negara bukanlah izin untuk merusak lingkungan. Mereka beroperasi di Indonesia di bawah hukum Indonesia. Kekuasaan ada di tangan Anda,” ujarnya.

Syed Saddiq juga menyatakan bahwa dia sedang berupaya mendorong tindakan terhadap perusahaan-perusahaan Malaysia yang diduga terlibat dalam masalah ini melalui parlemen.Dia pun mengimbau agar pidatonya disimak secara utuh agar konteks pernyataannya tidak hilang, seraya berpesan, “Jangan memotong pidato hingga kebenaran itu sendiri ikut terpotong.”

Mengenai klaim perushaan Malaysia; SD Guthrie, diduga terlibat karhutla di Indonesia, Syed Saddiq menyatakan tidak ada bukti yang mengaitkan perusahaan tersebut dengan awal mula kebakaran.

Dia menjelaskan bahwa perusahaan itu memiliki 67 tim yang terdiri dari lebih dari 1.000 personel terlatih, serta dilengkapi dengan drone dan peralatan inframerah untuk menangani masalah tersebut, dengan biaya lebih dari RM800.000 per bulan.

Dia juga menegaskan agar laporan Greenpeace tidak dikutip secara selektif. Laporan itu mencatat 19 titik api di dalam wilayah konsesi Kuala Lumpur Kepong Bhd (KLK), dibandingkan dengan 6.811 titik api di lokasi lainnya.

“Apakah Anda ingin kita hanya berfokus pada pihak yang berkontribusi sebesar 0,7, sementara mengabaikan 99,7 sisanya? Jangan bersuara lantang terhadap satu perusahaan saja, namun diam seribu bahasa mengenai perusahaan lainnya," paparnya.“Pada akhirnya, ini bukan soal Malaysia melawan Indonesia. Ini adalah perjuangan orang-orang yang menginginkan udara bersih melawan pihak-pihak yang mencemarinya.”

“Hutan dibakar demi keuntungan. Uangnya masuk ke rekening perusahaan, sementara asapnya masuk ke paru-paru masyarakat,” imbuh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia tersebut.

Dia juga mengeklaim bahwa Malaysia telah menawarkan bantuan berupa pesawat, helikopter, dan pesawat penyiram air (water-bombing) kepada Indonesia, namun belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah Indonesia.

Dia menegaskan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan tidak boleh dibela hanya karena mereka memiliki bendera kebangsaan yang sama, seraya menambahkan bahwa kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan harus diutamakan di atas loyalitas terhadap negara.