Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Budiman Sudjatmiko Ungkap Strategi Atasi Kemiskinan

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menginjak usia dua tahun. Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang dilakukan secara bertahap.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menjelaskan pengentasan kemiskinan tidak berhenti ketika sebuah keluarga menerima bantuan. Menurut Budiman, bantuan hanya menjadi salah satu bagian dari proses melindungi keluarga dari keterpurukan, membuka kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, hingga memberikan aset yang memungkinkan mereka berdiri secara mandiri.

Dalam melihat perjalanan keluarga keluar dari kemiskinan proses tersebut dibagi menjadi tiga tahap, yakni miskin, graduasi, dan mandiri. Setiap tahap membutuhkan instrumen kebijakan yang berbeda. “Setiap tahap butuh alat yang berbeda,” kata Budiman,Selasa (20/10/2026).

Pada tahap pertama, keluarga yang berada dalam kondisi miskin membutuhkan perlindungan agar tidak jatuh lebih dalam. Bantuan pangan, bantuan subsidi upah dan berbagai kartu kesejahteraan ditempatkan sebagai bantalan bagi keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi. "Dalam kerangka ini, bantuan sosial memiliki fungsi penting, tetapi bukan tujuan akhir," ujarnya.

Baca juga: Prabowo Minta Percepat Kampung Nelayan untuk Pengentasan KemiskinanTahap berikutnya graduasi. Menurut Budiman, keluarga yang mulai memperoleh ruang untuk bangkit membutuhkan layanan dasar yang memungkinkan mereka meningkatkan kemampuan.

Budiman menyebut, Layanan Dasar Universal (LDU) sebagai fondasi tahap tersebut. Di antaranya mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, sekolah unggulan, renovasi sekolah serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan.

"Layanan dasar juga mencakup akses yang memungkinkan masyarakat menggunakan layanan tersebut. Karena itu, pembangunan jembatan menuju sekolah dapat menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan," katanya.

Di Desa Bergas, Kabupaten Semarang, misalnya, anak-anak sebelumnya harus menuruni lembah sungai untuk mencapai sekolah. Ketika musim hujan, perjalanan tersebut menjadi berisiko. Kehadiran jembatan gantung membuat mereka dapat mencapai sekolah dengan lebih aman.

Lihat video: BP Taskin Ungkap Arah Baru Kebijakan Sosial

Di Cibinong, Kabupaten Bogor, seorang anak dari keluarga miskin yang sebelumnya menggembalakan kambing milik orang lain. Setelah tinggal di Sekolah Rakyat, anak tersebut memperoleh tempat tidur, makanan tiga kali sehari dan pendidikan.Contoh-contoh tersebut memperlihatkan fungsi layanan dasar bukan sekadar memberikan sesuatu kepada masyarakat, tetapi menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka meningkatkan kapasitas.

Tahap ketuga adalah mandiri. Pada tahap ini, fokus bergeser dari bantuan dan pelayanan menuju kepemilikan aset. Budiman menyebut Aset Dasar Universal (ADU) sebagai tangga menuju kemandirian.

Aset yang dimaksud mencakup sisa hasil usaha dari Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, kapal dan cold storage di Kampung Nelayan, tanah melalui reforma agraria, serta rekening bank yang menjadi pintu menuju kredit usaha.

Perubahan orientasi tersebut penting. Menurut Budiman, keluarga miskin tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai pihak yang pada akhirnya harus mempunyai sumber daya untuk menghasilkan pendapatan dan menopang kehidupannya sendiri.

"Bantuan berfungsi sebagai bantalan. Layanan dasar menjadi lantai yang memungkinkan seseorang berdiri. Aset kemudian menjadi tangga untuk bergerak menuju kemandirian," katanya.Kerangka tersebut juga mengubah cara mengukur keberhasilan kebijakan. Menurut Budiman, pemerintah seharusnya tidak hanya menghitung berapa banyak orang yang telah menerima bantuan. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak keluarga yang akhirnya keluar dari daftar penerima karena sudah tidak membutuhkan bantuan lagi.

“Ukuran keberhasilan kami bukan berapa banyak orang yang menerima bantuan, melainkan berapa banyak keluarga yang keluar dari daftar penerima bantuan karena mereka sudah tidak membutuhkannya lagi,” ujar Budiman.

Dengan ukuran tersebut, keberhasilan program sosial bukan ditentukan oleh besarnya jumlah penerima, tetapi oleh kemampuan program menghasilkan perubahan kondisi keluarga.

Namun, Budiman mengakui pelaksanaan kebijakan belum sempurna. Ia menyebut masih terdapat persoalan pada sejumlah dapur Makan Bergizi Gratis dan kesalahan penargetan penerima bantuan. Karena itu, data tunggal, pengawasan dan keterbukaan diperlukan untuk memperbaiki pelaksanaan program.

"BP Taskin menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai proses bertahap. Keluarga yang miskin perlu dilindungi agar dapat bertahan. Mereka yang mulai bangkit perlu memperoleh layanan dasar agar memiliki kemampuan untuk bergerak. Setelah itu, mereka membutuhkan aset agar dapat berdiri dengan kekuatan sendiri," katanya.

Tujuannya bukan menciptakan semakin banyak penerima bantuan, melainkan semakin banyak keluarga yang tidak lagi membutuhkannya. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan pengentasan kemiskinan akhirnya bukan diukur dari seberapa lama sebuah keluarga berada dalam sistem bantuan, tetapi dari seberapa jauh sistem tersebut mampu mengantarkan mereka keluar darinya.