Dukung Penyediaan Transportasi Laut, DPRD Jakarta Minta DKI Libatkan Masyarakat Lokal

Rencana Pemprov DKI Jakarta menghadirkan layanan angkutan perairan yang lebih baik bagi pulau-pulau terluar mendapat apresiasi. Langkah tersebut dinilai membantu dan mempermudah mobilitas masyarakat.

Anggota DPRD Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Pantas Nainggolan menegaskan dukungan tersebut. Namun, pihaknya memberikan catatan kritis terkait kondisi infrastruktur eksisting sebelum pengelolaan dialihkan sepenuhnya pada Transjakarta.

"Kami mengingatkan sebagian kapal yang ada belum beroperasi dan kapasitas pelabuhan masih terpusat di beberapa pulau sehingga pembenahan armada dan dermaga perlu didahulukan sebelum pengelolaan beralih ke Transjakarta," ujarnya, Jumat (9/10/2026).

Baca juga: Dishub DKI Jakarta Tambah 4 Kapal Wisata ke Pulau Seribu selama Nataru

Selain masalah pembenahan fisik, dia menyebut, pentingnya aspek sosial dan keterlibatan masyarakat lokal dalam skema baru tersebut. Pihaknya mendesak agar para pelaku kapal tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung angkutan tidak tersingkirkan, melainkan dirangkul melalui skema kemitraan yang jelas sebagai angkutan penghubung antarpulau.

"Fraksi kami (PDIP) secara khusus meminta agar warga asli pulau tidak dianaktirikan, baik dalam layanan maupun dalam kesempatan kerja, serta agar pulau-pulau yang dikuasai swasta ditertibkan sehingga akses warga dan nelayan tetap terjaga," katanya. Lihat video: Timsar Evakuasi 32 Penumpang Kapal Tenggelam di Kepulauan Seribu

Adapun rencana pengembangan Transjakarta Laut untuk meningkatkan keterjangkauan transportasi publik hingga ke wilayah Kepulauan Seribu menjadi bahasan krusial dalam Rapat Paripurna DPRD Jakarta. Pasalnya, Pemprov Jakarta bersama Dishub Jakarta dan PT Transjakarta saat ini tengah mematangkan pengkajian integrasi rute perairan.

Langkah perluasan jangkauan itu menjadi penting demi menjamin hak mobilitas warga pulau, memperlancar akses terhadap pelayanan publik dasar, dan menggerakkan roda perekonomian lokal. Di sisi lain, Pemprov Jakarta memberi kepastian pengkajian rute perairan ini dilakukan tanpa mengurangi mutu atau frekuensi layanan utama bus Transjakarta di darat.