Komisi IX Dukung Percepatan Perbaikan Faskes Wilayah Terdampak Gempa NTT

Komisi IX DPR melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik pengungsian dan fasilitas kesehatan (faskes) terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 21-22 Agustus 2026. Kegiatan kunjungan kerja (kunker) sekaligus penyaluran bantuan ke wilayah terdampak bencana gempa bumi ini difokuskan di Rumah Sakit Lapangan Ruteng di Kabupaten Manggarai.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Ravindra Airlangga mengungkapkan bahwa pihaknya berusaha memastikan penanganan medis di wilayah terdampak gempa bumi bisa berjalan optimal. Sebab, kondisi terkini RSUD Ruteng mengalami kerusakan fisik hingga 75 akibat gempa bumi.

Selain itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemerintah provinsi NTT, sebanyak 166 puskesmas terdampak gempa dengan 46 puskesmas kondisi rusak berat. Di sisi lain, Tim Kementerian Pekerjaan Umum juga mengidentifikasi 12 rumah sakit terdampak telah diidentifikasi mengalami rusak berat.

Baca juga: BNPB Sebut 135 Orang Meninggal Akibat Gempa di NTT

"Komisi IX berupaya untuk memastikan penanganan medis oleh tim Kemenkes RI dan rencana pemulihan fasilitas kesehatan penyangga dapat berjalan optimal," kata Ravindra kepada wartawan, Selasa (15/9/2026).

Politikus muda Partai Golkar ini menambahkan, Komisi IX yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial ini juga mengunjungi sejumlah posko dalam rangka mendapatkan informasi dan saran, sekaligus menyalurkan bahan pangan. Ravindra berharap, apa yang dilakukan jajaran Komisi IX bisa meringankan beban masyarakat terdampak.

"Semoga ikhtiar ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita di NTT," ujar Ravindra.

Vindra, sapaan akrab Ravindra, juga meminta Kementerian Kesehatan menyiapkan ruang fiskal 2027 yang memadai untuk memastikan perbaikan fasilitas kesehatan penyangga di NTT bisa optimal. Ini merupakan tindaklanjut rapat Komisi IX dengan Kemenkes pada 27 Agustus 2026.

"Kementerian Kesehatan dalam perencanaan fiskal TA (Tahun Anggaran) 2027, harus mengupayakan adanya ruang fiskal yang memadai untuk memastikan fasilitas kesehatan penunjang di wilayah terdampak bencana dapat dipulihkan," tegas Ravindra.

Anggota Fraksi Golkar ini juga meminta Kemenkes memastikan titik pengungsian memiliki fasilitas penunjang, seperti penampungan air, MCK, dan sanitasi yang memadai. Sebab, Komisi IX mendapati ada beberapa kasus diare pada anak-anak di titik-titik pengungsian di Kabupaten Manggarai.

Sekadar diketahui, ada 14 titik pengungsi dengan total 50.556 warga di Kabupaten Manggarai. Sementara, jumlah total pengungsi di Flores mencapai 179.037 warga di 444 titik pengungsian per 26 Agustus 2026.