BPOM Siap Siaga Hadapi Ancaman Pandemi Masa Depan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menegaskan Indonesia tidak boleh memulai dari nol ketika menghadapi epidemi atau pandemi berikutnya. Kesiapsiagaan harus dibangun jauh sebelum krisis terjadi.

Siap siaga itu dimulai dari surveilans, identifikasi patogen, riset dan pengembangan vaksin, uji klinik, manufaktur hingga evaluasi dan otorisasi regulatori. Hal itu disampaikan Taruna dalam Table Top Exercise (TTX) “100 Days Mission in Indonesia Project” di Jakarta.

Baca juga: Bagaimana Industri Farmasi Besar AS Raup Untung dari Pandemi dengan Perlakukan Warga Seperti Kelinci Percobaan?

Pertemuan juga dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Deputy WHO Representative Tara Kessaram, CEO Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) Richard Hatchett, serta para pemangku kepentingan bidang kesehatan. Taruna mengatakan pengalaman COVID-19 memberikan pelajaran penting bahwa dalam situasi pandemi setiap hari sangat berarti.

Oleh karena itu, pencapaian 100 Days Mission membutuhkan ekosistem yang terhubung dan siap bergerak cepat, mulai dari penemuan patogen hingga tersedianya vaksin bagi masyarakat.

Untuk memperkuat ekosistem tersebut, BPOM mendorong kolaborasi Academia-Business-Government (ABG). Menurut Taruna, kesiapsiagaan berarti jalur regulasi, mekanisme, pengetahuan, sumber daya, dan jejaring sudah tersedia sebelum keadaan darurat terjadi.

Baca juga: Kepala WHO Peringatkan Lebih Banyak Kasus Hantavirus akan Muncul

“Preparedness must start before Day One. Kita tidak boleh baru membangun sistem ketika krisis sudah datang,” tegas Taruna, dikutip Sabtu (5/9/2026).

BPOM telah memiliki berbagai mekanisme untuk mempercepat respons regulatori dalam kondisi kedaruratan, antara lain Emergency Use Authorization (EUA), accelerated and priority review, rolling submission, reliance, penilaian berbasis platform, percepatan proses terkait Good Manufacturing Practices (GMP), serta lot release. Namun Taruna menekankan, percepatan tidak boleh mengurangi standar. “Acceleration must never mean compromise. Proses regulasi dapat dipercepat, tetapi mutu, keamanan, dan khasiat tetap menjadi fondasi setiap keputusan,” ujarnya.

Status BPOM sebagai WHO Listed Authority (WLA), lanjut dia, serta pengalaman dalam evaluasi vaksin, otorisasi kedaruratan, reliance, pengawasan GMP, dan lot release menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama regulatori di tingkat regional dan global, termasuk ASEAN dan Asia-Pasifik.

BPOM juga melihat peluang membangun kapasitas kelembagaan sebagai Center of Excellence for Artificial Intelligence (AI) in Drug and Vaccine Regulation, sejalan dengan perkembangan teknologi vaksin dan transformasi regulasi berbasis sains serta data.

Taruna merangkum tiga pesan utama dalam menghadapi ancaman pandemi masa depan: kesiapsiagaan harus dimulai sebelum hari pertama, percepatan tidak boleh berarti kompromi, dan kesiapsiagaan harus diuji sebelum dibutuhkan.

Dengan kolaborasi BPOM, Kementerian Kesehatan, CEPI, WHO, akademisi, industri, serta mitra nasional dan internasional, ia optimistis 100 Days Mission dapat menjadi kemampuan nyata Indonesia untuk merespons pandemi berikutnya secara lebih cepat, terkoordinasi, dan tetap mengutamakan mutu, keamanan serta khasiat.