Menggerakkan Mesin Teknokratis NU

Wardi TaufikSekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)

NAHDLATUL ULAMA (NU) tidak sedang menghadapi krisis jumlah anggota, juga tidak sedang mengalami krisis legitimasi sosial. Hasil riset dari beberapa lembaga survei membuktikan hal itu. Temuan survei Alvara Research Center tahun 2025, terdapat 57,2 atau sekitar 145 juta orang dari total pupulasi muslim di Indonesia mengidentitaskan dirinya sebagai Nahdliyin.

Survei itu membuktikan bahwa NU menjadi organisasi raksasa dengan jejaring yang menjangkau seluruh pelosok negeri. Namun, satu pertanyaan krusial layak diajukan: Sebagai jam’iyah, mengapa NU belum fully capable menggerakkan agenda-agenda strategis bangsa? Bahkan, belakangan ini cenderung tampak "kehabisan napas", seolah butuh “mesin baru” untuk menggapai target idealnya.

Pertanyaan ini mungkin terdengar berlebihan. Namun, para fungsionaris nahdliyin patut merenungkan secara lebih mendalam. Sebab, mengukur kekuatan organisasi hanya dari jumlah warganya pasti akan disoal banyak orang. Warga besar tak lagi dianggap cukup. Gilirannya, publik mulai menagih kemampuan NU untuk menjadi instrumen transformasi yang lebih berdampak.

Di sinilah letak persoalan NU sesungguhnya. NU tidak kekurangan warga, tidak kekurangan tokoh, dan tidak kekurangan sumber daya manusia (SDM). Yang belum dimiliki NU adalah orkestrasi ekosistem teknokratik. NU memiliki banyak pemain hebat, tetapi belum memiliki simfoni besar yang menghubungkan semuanya dalam satu arah pembangunan yang lebih maslahah dan terukur.

Memadukan Energi Strategis dan Teknokratis

Selama satu abad pertama, kekuatan utama NU terletak pada modal sosial. Modal itulah yang menjaga Indonesia saat menghadapi ancaman internal dan eksternal. NU mampu menjadi bagian dari jangkar negara yang kokoh, khususnya menghadapi ancaman otoritarianisme, ekstremisme dan disintegrasi.Namun, kini tidak hanya untuk itu, dunia telah berubah jauh. Persaingan antarbangsa hari ini tidak lagi ditentukan oleh kuantitas penduduk atau besarnya organisasi masyarakat, melainkan oleh kemampuan membangun ekosistem bangsa secara utuh dari hulu ke hilir. NU harus melakukan percepatan transformasi dari modal sosial ke modal yang lebih strategis dan teknokratis.

Dalam konteks inilah agenda strategis Prabowonomics—pangan, energi, hilirisasi, dan pembangunan manusia—menemukan relevansinya. Agenda tersebut pada hakikatnya bukan sekadar program pemerintah, melainkan upaya membangun ekosistem kedaulatan nasional yang membutuhkan peran-peran strategis sekaligus teknokratis dari kalangan NU.

Pertanyaannya: Apakah NU sudah memiliki ekosistem yang mampu menggerakkan agenda strategis tersebut? Jawabannya: Belum sepenuhnya, jika tidak bisa dikatakan belum sama sekali. Oleh karena itu, NU membutuhkan "napas baru" yang bertumpu pada 5 (lima) mesin energi teknokratis yang solid:

Pertama: Mesin Orkestrasi Kebijakan (Think Tank Strategis). NU membutuhkan "dapur strategis" yang menjelmakan kekuatan data dan bukti (evidence-based policy hub). Pusat inilah yang bertugas merumuskan peta jalan, meriset masalah bangsa, dan menerjemahkan gagasan besar kebangsaan menjadi rancangan kebijakan yang siap dieksekusi.

Kedua: Mesin Talenta Profesional. Kebijakan besar butuh eksekutor yang kompeten. Jika abad pertama NU melahirkan ulama penjaga ajaran, maka abad kedua NU harus mencetak dan menavigasi data scientist, insinyur, ekonom, dan arsitek kebijakan. Saatnya bangsa ini menjahit ekosistem yang bertumpu pada kompetensi teknis.Ketiga: Mesin Konsolidasi Kapital Sosial. Berbekal talenta dan strategi yang jelas, NU baru bisa mengonsolidasikan raksasanya, yaitu kapital sosial. Jaringan pesantren, perguruan tinggi, birokrasi, dan profesional Nahdliyin diintegrasikan ke dalam satu arsitektur pembangunan nasional yang terukur.

Keempat: Mesin Produksi dan Penguasaan Rantai Nilai. Kekuatan massa yang terkonsolidasi kemudian digerakkan ke sektor riil. NU harus menyelesaikan era pemberdayaan skala kecil dan mulai menguasai rantai nilai industri. Kedaulatan ekonomi lahir dari kemampuan mengendalikan proses bisnis dari hulu, pengolahan, hingga hilirisasi (downstreaming).

Kelima: Mesin Infrastruktur Strategis & Digital. Sebagai puncak kemandirian dan kedaulatan, NU harus masuk ke sektor pendukung utama: data, energi, teknologi, dan rantai logistik. Tanpa penguasaan infrastruktur strategis ini, organisasi sebesar apa pun hanya akan menjadi konsumen dan penonton pasif dari seluruh aktifitas pembangunan.

Menuju Ekosistem yang Lebih Maslahah

Ini saatnya, NU di era digital harus mampu menggerakkan ekosistem teknokratis secara holistik. Saatnya mengonsolidasikan pengetahuan, teknologi, institusi, dan sumber daya manusia menjadi kekuatan pembangunan yang lebih maslahah.

Jika gagal membangun ekosistem teknokratis, NU akan tetap besar tetapi tidak menentukan arah; tetap ramai tetapi tidak menggerakkan; dan tetap didengar tetapi tidak memimpin transformasi.

Sebaliknya, jika NU mampu mengonsolidasikan modal sosialnya menjadi ekosistem teknokratis, abad kedua NU tidak hanya akan dikenang sebagai era kebesaran organisasi. Ia akan dicatat dalam sejarah sebagai era ketika NU bertransformasi dari penjaga bangsa menjadi penggerak utama kedaulatan negara.

Sebab pada hakikatnya, NU tidak sedang kehabisan massa. NU hanya membutuhkan napas baru—dan napas baru itu bernama ekosistem teknokratik. Publik menunggu ‘gaya baru’ NU yang tidak hanya mampu berpikir strategis tapi juga nyata melakukan langkah-langkah konkrit dan taktis.