Forum Ulama Nahdliyyin Serukan Perubahan Kepemimpinan PBNU Jelang Muktamar ke-35

Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) menyerukan perubahan mendasar dalam kepemimpinan dan tata kelola organisasi. Seruan tersebut mengemuka dalam Halaqah Jam'iyyah Nahdlatul Ulama bertajuk “Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)” yang digelar di Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026.

Halaqah menjadi forum konsolidasi bagi sejumlah pengurus syuriyah, tanfidziyah, serta pengasuh pondok pesantren untuk membahas masa depan NU sekaligus mendorong agar Muktamar ke-35 menjadi momentum memperkuat integritas organisasi.

Salah satu sorotan utama adalah mekanisme penentuan pimpinan PBNU melalui Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA). Ketua FUN, KH Mujib Qulyubi, menilai AHWA dibentuk untuk memastikan NU mendapatkan figur kepemimpinan ulama yang ideal.

Baca juga: Jelang Muktamar Ke-35 NU, Forum Ulama Nahdliyin Serukan Tolak 'Serangan Fajar'

“Agar NU dipimpin oleh pasangan Rais Aam dan Ketua Umum yang mampu memimpin para kiai, aktivis, akademisi dan kelompok profesional yang saat ini memenuhi struktur NU di semua tingkatan,” ujar KH Mujib dalam keterangan tertulis pada Minggu (23/8/2026).Menurutnya, pemimpin NU ke depan harus memiliki kemampuan berinteraksi secara luwes dengan umat sekaligus mampu mengonsolidasikan berbagai sumber daya organisasi. “Mudah-mudahan akan terpilih pemimpin yang luwes dalam berinteraksi dengan umat dan memiliki skill dalam mengkonsolidasikan sumber daya di NU,” katanya.

Karena itu, ia menilai proses pemilihan melalui AHWA perlu dijaga agar berjalan secara bermartabat dan menghasilkan kepemimpinan yang sesuai dengan cita-cita para pendiri NU.

Pandangan serupa disampaikan KH Mukti Ali Qusyairi. Menurut dia, anggota AHWA harus diisi figur-figur ulama yang memiliki kapasitas keilmuan sekaligus rekam jejak kepemimpinan yang kuat. “AHWA terdiri dari para ulama sepuh yang akan menentukan pemimpin yang sesuai dengan cita-cita para pendiri NU,” ujarnya.

Lihat video: Satu Abad NU, PBNU Gelar Puncak Harlah di Istora Senayan

Halaqah juga menjadi ruang evaluasi terhadap kondisi internal PBNU. Para narasumber menilai Muktamar ke-35 perlu menjadi momentum perubahan setelah dinamika internal yang dinilai mengganggu soliditas organisasi.

KH Adnan Anwar menilai kepengurusan PBNU saat ini gagal membangun konsolidasi internal. Menurutnya, konflik yang terjadi sepanjang periode kepengurusan telah memengaruhi kohesivitas antar-pengurus dan aktivis NU.“PBNU periode ini telah gagal menciptakan kohesivitas antar-pengurus dan juga antar-aktivis sebagai modal bergerak mengawali abad ke-2 NU,” kata KH Adnan.

Ia mempertanyakan kemampuan PBNU melakukan konsolidasi dalam berbagai bidang, termasuk konsolidasi keumatan, gerakan, dan ideologi, ketika persoalan internal organisasi sendiri belum terselesaikan. “Jangankan konsolidasi keumatan, konsolidasi gerakan, konsolidasi ideologi dan sebagainya. Wong di tubuh PBNU saja saling sikut, tidak kompak,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PWNU DKI Jakarta, KH Samsul Ma'arif, menyoroti belum tuntasnya persoalan hubungan antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Menurutnya, proses penyelesaian konflik antara KH Miftahul Ahyar dan Gus Yahya belum menghasilkan islah yang benar-benar tuntas meskipun telah melibatkan sejumlah ulama sepuh.

“Sampai hari ini belum terjadi islah yang sebenarnya antara KH Miftahul Ahyar dan Gus Yahya. Padahal sudah melibatkan para ulama sepuh. Sungguh memprihatinkan,” kata KH Samsul.

Selain persoalan kepemimpinan, peserta halaqah mengkritisi sejumlah perilaku pengurus PBNU yang dinilai belum mencerminkan keteladanan moral yang seharusnya ditunjukkan organisasi keagamaan kepada umat.

Para peserta mendorong agar Muktamar ke-35 NU di Tambakberas tidak sekadar menjadi forum pergantian kepengurusan, tetapi menjadi momentum pembenahan mendasar terhadap tata kelola dan arah organisasi. Mereka menekankan pentingnya keteladanan moral, independensi organisasi, serta proses pemilihan kepemimpinan yang bersih dan bermartabat.

Forum tersebut juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk risywah atau suap dalam proses Muktamar karena dinilai dapat mencederai marwah Nahdlatul Ulama. Dengan demikian, Muktamar ke-35 diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan NU yang memiliki kapasitas keilmuan, integritas moral, kemampuan konsolidasi, serta kemandirian dalam menjalankan amanah organisasi dan menghadapi tantangan NU memasuki abad kedua.