Guru Besar Untan Imbau Warga Tak Panik Soal Karhutla, Data Hotspot Perlu Diverifikasi

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian luas masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Informasi mengenai karhutla yang beredar cepat di tengah masyarakat bahkan memicu kepanikan, terutama terkait banyaknya titik panas yang terdeteksi di sejumlah wilayah.

Namun, masyarakat diimbau tetap waspada dan tidak larut dalam kepanikan. Pasalnya, data mengenai titik panas atau hotspot yang terdeteksi perlu diverifikasi kembali di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.

Karhutla di Kalimantan Barat (Kalbar) juga mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang turun ke lapangan untuk meninjau penanganan karhutla di Kalbar, Sabtu (22/8/2026).

Guru Besar Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak sekaligus Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Gusti Hardiansyah, mengatakan masyarakat perlu membedakan antara data titik panas yang terdeteksi dengan kondisi kebakaran yang benar-benar terjadi di lapangan. “Kalau saya lihat, kita harus bedakanlah dengan data ya. Saya merasa seminggu ini terlalu panik. Pemberitaan-pemberitaan itu panik kesannya,” ujarnya, Sabtu (22/8/2026). Baca juga: Prabowo Susuri Lahan Terbakar di Kubu Raya Kalbar, Pastikan Penanganan Karhutla Optimal

Menurut Gusti, data hotspot yang berasal dari Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi), sebuah platform digital resmi dari Kementerian Kehutanan. Lalu, data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tetap perlu dilakukan ground truthing. Ground truthing adalah proses pengumpulan data langsung di lapangan melalui pengamatan fisik atau pengukuran langsung.“Padahal di lapangan ya, yang paling perlu itu kan, data tadi dibilang data hotspot dari SiPongi, dari BMKG, itu kan perlu di ground truthing ya,” paparnya.

Gusti mencontohkan, beberapa waktu lalu muncul laporan mengenai sekitar 3.400 hotspot di Kalimantan Barat. Jumlah serupa juga dilaporkan terjadi di Kalimantan Tengah. Namun, setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama tim melakukan pengecekan langsung ke lapangan, jumlah titik yang benar-benar menunjukkan adanya kebakaran ternyata lebih sedikit.

“Kemarin kayak kita lihat di Kalbar, paginya dapat berita 3.400-an hotspot, di Kalteng juga demikian. Tapi setelah BNPB dan tim turun, itu kurang dari itu. Artinya apa? Memang saat ini jangan sampai menimbulkan kepanikan,” ucapnya. Lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Langsung Lokasi Kebakaran Hutan di Kalimantan

Gusti juga menyoroti kondisi di Malaysia yang berada di Pulau Kalimantan. Gusti menyebut adanya pemberitaan mengenai sekitar 600 sekolah di Malaysia yang diliburkan akibat kondisi kabut asap. “Saya juga cek teman-teman. Saya pikir memang kebetulan anginnya ke arah sana,” lanjut dia.

Di Kalimantan Barat, kondisi kabut asap juga sempat berdampak terhadap aktivitas penerbangan. Gusti mengatakan, Bandara Internasional Supadio Pontianak sempat mengalami penundaan penerbangan. “Kalbar juga kemarin di Supadio ada delay sebentar ya, ada kurang lebih 20 penerbangan,” katanya.

Kondisi tersebut menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla. Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang datang langsung ke Kalimantan Barat untuk melihat kondisi karhutla dan penanganannya.Selain pemerintah, menurut dia, dunia usaha juga telah melakukan sejumlah langkah kesiapsiagaan. Pengusaha melalui Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) disebut telah mengeluarkan edaran dan melakukan persiapan di lapangan. Tingginya risiko karhutla, termasuk akibat kondisi El Nino, harus diimbangi dengan kesiapan yang juga tinggi.

“Artinya apa? Risiko karhutla yang tinggi, betul, El Nino yang tinggi, itu kita lawan juga dengan kesiapan kita yang tinggi. Sehingga tidak panik,” katanya.

Gusti menilai kepanikan justru dapat membuat penanganan karhutla menjadi tidak efektif. Kondisi ini berpotensi membuat masyarakat dan berbagai pihak justru saling mencari kesalahan. “Karena kesannya kalau kita panik, kita sesama kita mencari kesalahan, kesalahan ini jadi saling salah,” ungkapnya.

Gusti juga mengingatkan kembali pentingnya komitmen pemerintah dalam menangani karhutla. Menurutnya, langkah tegas pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap aparat keamanan dalam persoalan karhutla dapat menjadi pelajaran. Gusti menilai kesiapan penanganan karhutla juga perlu dibarengi dengan penjelasan kepada masyarakat mengenai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Berbagai unsur seperti BMKG, TNI, dan Polri telah menyiapkan pesawat untuk mendukung operasi tersebut. Pendanaan dari Kementerian Sekretariat Negara juga disebut telah tersedia. Namun, kendala yang dihadapi saat ini adalah kondisi awan yang tidak mendukung pelaksanaan operasi modifikasi cuaca secara optimal.“Dan yang paling penting ini, penjelasan masyarakat bahwa operasi modifikasi cuaca, artinya apa? Kita lihat kesiapan BMKG, TNI, Polri, pesawat-pesawat sudah siap, pendanaan dari Kementerian Sekretariat Negara juga sudah siap, tapi karena awannya tipis ya, tipis sekali. Jadi ini juga perlu kita jelaskan,” katanya.

Gusti mencatat perguruan tinggi juga perlu ikut memikirkan teknologi atau pendekatan lain yang dapat digunakan untuk membantu penanganan karhutla. Gusti menegaskan, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Seluruh pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, masyarakat, aparat, perguruan tinggi, dan media, perlu terlibat. “Dan tentunya ini nggak bisa kerja satu institusi sendiri. Dan saya pikir juga media berperan untuk mengevaluasi ini,” katanya.

Gusti mengatakan, apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam pembakaran lahan atau terdapat pihak yang tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) pencegahan karhutla, penegakan hukum harus dilakukan. “Kalau memang kejadiannya sengaja dibakar atau tidak melakukan SOP yang dilakukan, saya pikir penindakan hukum harus juga dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait kesiapan dalam jangka pendek, Gusti mengatakan kondisi El Nino masih perlu menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan risiko karhutla. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memahami pola karhutla berdasarkan data dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan melihat pola tersebut, upaya penanganan perlu dilakukan lebih efektif, salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca. “Nah tentunya melihat data ini, tadi itu, memang sekarang kalau mau lebih efektif itu dengan OMC, Operasi Modifikasi Cuaca,” ujarnya.Namun, pelaksanaan OMC masih menghadapi kendala karena tidak terdapat awan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut. Gusti menilai kondisi tersebut juga perlu disampaikan kepada masyarakat agar publik memahami bahwa pemerintah dan berbagai pihak telah melakukan upaya untuk menangani karhutla.

Selain upaya teknologi dan penanganan di lapangan, Gusti juga mengajak masyarakat untuk melakukan pendekatan keagamaan dan memanfaatkan kearifan lokal dalam menghadapi kondisi kekeringan dan ancaman karhutla. “Ada hal yang terakhir mungkin karena sebagai umat beragama, bagi umat Islam, kita harus laksanakan shalat istisqa, minta hujanlah,” katanya.

Gusti juga menyebut pentingnya kearifan lokal yang selama ini berkembang di masyarakat dalam menghadapi kondisi tersebut. “Dan mungkin dari kearifan lokal, kearifan lokal, pahong-pahong hujan kita minta adakan,” ujarnya.

Gusti berharap seluruh upaya tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama untuk menghadapi ancaman karhutla yang masih berpotensi terjadi dalam beberapa pekan ke depan. “Mungkin ini ya, karena ini adalah bencana ya, jadi kita juga ada tangan-tangan Tuhan yang memang kita harapkan memberikan rahmat dan hidayah untuk kita menjaga lingkungan kita ini,” tuturnya.