LPDP Jakarta Diluncurkan Tahun Depan, Biayai Mahasiswa Kuliah ke Luar Negeri

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan meluncurkan program beasiswa LPDP Jakarta mulai 2027. Program tersebut ditujukan untuk membiayai mahasiswa asal Jakarta menempuh pendidikan di luar negeri dengan pendanaan penuh dari Pemprov DKI Jakarta.

Pramono mengatakan, sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, pendidikan merupakan instrumen utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tak mampu.

"Mulai dengan tahun 2027 baru pertama kali saya mengeluarkan apa yang disebut dengan LPDP Jakarta. Jadi Pemerintah DKI Jakarta akan menyekolahkan anak-anak Jakarta untuk sekolah ke luar negeri dan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah DKI Jakarta," kata Pramono saat Seminar Kebangsaan HKBP Menteng 2026 di Jakarta Pusat, Sabtu (22/8/2026).

Meski jumlah penerima pada tahap awal belum banyak, Pramono meyakini kesempatan menempuh pendidikan di perguruan tinggi luar negeri dapat menjadi pendorong perubahan sosial dan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat.

Baca Juga: Pramono Ungkap Program Beasiswa LPDP Jakarta Dimulai Tahun Depan"Memang jumlahnya belum terlalu banyak dan sekali lagi pasti saya akan memberangkatkan. Apalagi dia bisa sekolah di luar negeri, sekolah di Columbia, sekolah di perguruan-perguruan tinggi utama. Pasti dia bisa menjadi lokomotif perubahan dalam keluarganya," ujarnya.

Pramono mengaku memiliki pengalaman pribadi sebagai penerima beasiswa saat menempuh pendidikan tinggi. Karena itu, ia memahami pentingnya dukungan pendidikan bagi masyarakat yang ingin memperbaiki masa depan.

“Saya ini anaknya guru SMA, tujuh bersaudara, enggak mungkin bisa sekolah S1, S2, S3 tanpa beasiswa dari pemerintah. Jadi saya bersyukur untuk itu,” ucapnya.

Selain LPDP Jakarta, Pemprov DKI juga mempertahankan berbagai program bantuan pendidikan yang telah berjalan. Saat ini, penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) mencapai 707.477 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Sementara, penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) berjumlah sekitar 15.825 mahasiswa.

Pramono menegaskan, pendidikan, kesehatan, dan bantalan sosial merupakan tiga sektor yang tidak boleh dikurangi anggarannya meskipun Jakarta mengalami pemangkasan anggaran hingga Rp15 triliun. Menurutnya, ketiga sektor tersebut menjadi kunci untuk membantu masyarakat mengubah nasib dan meningkatkan kesejahteraan.

"Bagi masyarakat, ketidakberuntungan yang tidak beruntung ini, kalau mereka ingin mengubah nasibnya, maka paling utama adalah dua hal, pendidikan dan kesehatan. Dan tentunya sosial. Tetapi yang paling utama dua ini," jelasnya.