Tak Kenal Batas Administratif, Studi ITB Ungkap Penyebab Polusi Jabodetabek
Dua studi terbaru Institut Teknologi Bandung (ITB) menunjukkan polusi udara Jabodetabek tidak dapat ditangani secara parsial oleh satu daerah atau sektor. Pemodelan kualitas udara menemukan bahwa ketika emisi Jakarta diasumsikan nol, wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih berkontribusi 38,51 persen terhadap konsentrasi PM2.5 di Jakarta.
Studi Inventarisasi Emisi Wilayah Jakarta Raya dan Source Apportionment PM2.5 di Jakarta dilakukan Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah (KK PUL) FTSL-ITB dipimpin Puji Lestari dengan dukungan ViriyaENB.
Baca juga: BMKG: Ada 2 Syarat agar Modifikasi Cuaca Atasi Polusi Jakarta Berhasil
Pemantauan PM2.5 di Jakarta Barat pada Februari-Desember 2025 mencatat rata-rata konsentrasi 34,1 µg/m³. Angka ini lebih dari dua kali baku mutu tahunan Indonesia sebesar 15 µg/m³ dan sekitar 6,8 kali pedoman WHO sebesar 5 µg/m³.
Studi juga menunjukkan sumber polusi berbeda antarwilayah. Transportasi dominan di Jakarta dan sejumlah kota penyangga, industri dominan di Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang, sedangkan pembangkit listrik dominan di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang.Di Jakarta, truk menjadi penyumbang emisi PM2.5 terbesar dari sektor transportasi yakni 34,96 persen, disusul mobil penumpang diesel sebesar 21,21 persen.
Guru Besar Teknik Lingkungan dan Kepala Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara & Limbah (KK PUL) FTSL-ITB Puji Lestari mengatakan, kualitas udara Jabodetabek dipengaruhi oleh kendaraan berat dan logistik, mobilitas komuter, industri, serta pembangkit listrik. Karena itu, pengendalian tidak bisa berhenti pada batas administratif.
“Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan kualitas udara Jabodetabek tidak dapat dilihat hanya dari satu jenis kendaraan atau satu sektor. Data kualitas udara dan inventarisasi emisi memperlihatkan keterkaitan antara kendaraan berat dan logistik, mobilitas komuter, aktivitas industri, dan pembangkit listrik,” ujarnya di Jakarta, belum lama ini.
“Polusi tidak mengikuti batas administratif, maka respons kita juga harus bergerak melampaui batas administratif. Jabodetabek perlu semakin dikelola sebagai satu kesatuan kebijakan kualitas udara yang terintegrasi,” sambungnya.
Secara keseluruhan, emisi gas rumah kaca Jabodetabek diperkirakan mencapai 88,53 juta ton per tahun, dengan kontribusi industri 35 persen, pembangkit listrik 31 persen, dan transportasi 26 persen. Untuk PM2.5, industri menyumbang 49 persen, transportasi 22 persen, dan pembangkit listrik 19 persen.“Ketika sumber emisi berada di satu wilayah, sementara kontribusinya dapat terukur di wilayah lain, maka respons kebijakan juga harus bergerak melampaui batas administratif. Jabodetabek perlu semakin dikelola sebagai satu kesatuan kebijakan kualitas udara yang terintegrasi,” kata Puji.
Guru Besar Departemen Kesehatan Lingkungan UI R Budi Haryanto mengatakan tingginya paparan PM2.5 berkaitan dengan berbagai risiko kesehatan, termasuk ISPA, penyakit jantung iskemik, influenza, pneumonia, dan penyakit kronis saluran pernapasan. Kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia perlu mendapat perlindungan lebih.
"Karena partikulat halus tersebut dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan, jantung dan organ-organ vital tubuh. Karena itu, pengendalian emisi perlu disertai upaya radikal dalam mengurangi paparan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu,” ujarnya.
Direktur Eksekutif ViriyaENB Suzanty Sitorus menilai hasil studi perlu diterjemahkan menjadi target pengurangan emisi yang terukur dan pembagian tanggung jawab lintas wilayah.
“Bukti ilmiah ini memberikan kita peta yang lebih jelas mengenai sumber pencemar dan prioritas pengendalian. Langkah berikutnya adalah mengubah peta tersebut menjadi target pengurangan emisi yang terukur, pembagian tanggung jawab lintas wilayah dan sektor, serta mekanisme untuk mengukur kemajuannya. Jabodetabek membutuhkan satu kerangka strategi kualitas udara lintas wilayah yang dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.Direktur Asia Tenggara ITDP Indonesia Gonggomtua E Sitanggang menambahkan hasil studi menjadi basis penting untuk mengembangkan kebijakan transportasi yang efektif menurunkan emisi di Jabodetabek.
"Kami mengapresiasi hadirnya studi inventarisasi emisi dan source apportionment ini sebagai basis data yang sangat penting untuk memahami sumber emisi dan pencemaran udara di Jabodetabek secara lebih utuh. Temuan studi ini semakin menegaskan bahwa pengendalian kualitas udara perlu dilakukan melampaui batas administratif, termasuk dalam sektor transportasi yang penyelenggaraannya masih terfragmentasi antarwilayah. Hasil studi ini akan menjadi salah satu input penting bagi pengembangan model transportasi yang saat ini sedang dilakukan ITDP Indonesia," paparnya.
Tim peneliti merekomendasikan penguatan tata kelola lintas wilayah dan sektor, percepatan kendaraan rendah emisi, penguatan pengendalian emisi industri dan pembangkit, perluasan transportasi publik, penghentian pembakaran terbuka, peningkatan pemantauan kualitas udara, serta penetapan target pengurangan emisi yang terukur.
Temuan tersebut dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2026.
