Uji Coba Rudal China dan Dilema Baru Negara-Negara Kepulauan Pasifik

Pasifik selama ini kerap dibayangkan sebagai Ocean of Peace, kawasan yang ingin menjaga perdamaian dan keamanan tanpa terseret persaingan kekuatan-kekuatan besar. Namun, gambaran tersebut menghadapi tantangan ketika aktivitas militer China, Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara mitranya semakin intensif.

Uji coba rudal balistik berkemampuan nuklir China ke wilayah Pasifik pada Juli lalu menjadi salah satu gambaran terbaru mengenai perubahan tersebut.

Baca Juga: China Tembakkan Rudal Antarbenua Berkemampuan Nuklir, 6 Negara Protes

“Peluncuran itu merupakan uji coba rudal balistik pertama China yang dilakukan ke Pasifik sejak September 2024,” ujar analisis geopolitik Paul Antonopoulos, seperti dikutip dari Greek City Times, Selasa (18/8/2026).

Uji coba tersebut berlangsung hanya beberapa jam setelah Fiji dan Australia menandatangani perjanjian pertahanan besar. Bagi Fiji, kesepakatan itu menjadi aliansi formal pertahanan pertamanya.

Kebetulan waktu tersebut memperlihatkan semakin kuatnya persaingan pengaruh yang melibatkan China, Amerika Serikat, Australia, dan mitra-mitra mereka di kawasan Pasifik.

Namun, persoalan tidak berhenti pada uji coba rudal tersebut. Lebih dari sebulan setelah peluncuran, para menteri luar negeri negara-negara kepulauan Pasifik bahkan belum mampu menyepakati pernyataan bersama untuk mengkritik tindakan China.

“Padahal, sejumlah pemimpin negara Pasifik telah menyampaikan kekhawatiran terhadap meningkatnya aktivitas militer di kawasan,” sebut Antonopoulos.

Menteri Luar Negeri Papua Nugini Justin Tkatchenko menyebut peluncuran rudal China sebagai tindakan yang “sangat tidak pantas". Namun, dia juga mengakui bahwa China merupakan sahabat dan mitra dekat negaranya serta telah memberikan pemberitahuan sebelumnya mengenai uji coba tersebut.

China sendiri menyatakan latihan tersebut berlangsung aman dan memperingatkan agar uji coba itu tidak ditafsirkan secara berlebihan.

Aktivitas Militer Meningkat

Menurut Antonopoulos, uji coba China tersebut merupakan bagian dari peningkatan aktivitas militer di Pasifik sepanjang setahun terakhir.Kawasan tersebut semakin menjadi arena persaingan strategis antara Beijing dan Washington. Pengerahan kapal perang dan latihan tembak langsung China di Laut Tasman berlangsung beriringan dengan latihan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya di sekitar Guam dan Hawaii.

Kunjungan kapal perang serta berbagai kemitraan keamanan baru juga semakin banyak bermunculan.

Amerika Serikat sendiri mempertahankan kehadiran militer yang signifikan di Hawaii, Guam, dan Kepulauan Marshall.

Bagi pemerintah negara-negara Pasifik, situasi tersebut menghadirkan dilema.

Kerja sama keamanan dengan negara-negara besar dapat memberikan kemampuan yang dibutuhkan, mulai dari pengawasan, respons bencana, kepolisian hingga pelatihan.

“Namun, pada saat yang sama, semakin banyak kerja sama pertahanan juga meningkatkan risiko wilayah dan perairan Pasifik terseret ke dalam persaingan China dan negara-negara Barat,” ungkap Antonopoulos.

Kekhawatiran terhadap militerisasi kawasan juga disampaikan Sekretaris Tetap Luar Negeri Tuvalu Pasuna Tuaga, termasuk terhadap kemitraan AUKUS yang melibatkan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Ketika Prinsip Bertemu Kebutuhan

Dilema tersebut semakin jelas jika dibandingkan dengan gagasan Ocean of Peace yang selama ini diperjuangkan negara-negara Pasifik.

Pada September 2025, para pemimpin negara-negara Pasifik mengadopsi Ocean of Peace Declaration. Deklarasi tersebut menegaskan komitmen untuk melindungi kawasan serta memperkuat perdamaian dan keamanan internasional.

Gagasan tersebut mencerminkan keinginan lama negara-negara Pasifik agar prioritas keamanan kawasan ditentukan oleh masyarakat Pasifik sendiri, bukan oleh kekuatan eksternal.Perjanjian pertahanan Australia-Fiji yang dikenal sebagai Ocean of Peace Alliance bahkan berkembang dari kerangka tersebut. Namun, di sinilah muncul kontradiksi.

Di satu sisi, negara-negara Pasifik ingin memperkuat kemampuan keamanan mereka. Di sisi lain, mereka menolak kawasan tersebut berubah menjadi arena militerisasi.

Australia dan negara-negara mitranya berpendapat bahwa kerja sama pertahanan dapat memperkuat ketahanan kawasan. Sebaliknya, para pengkritik khawatir semakin banyak kesepakatan bilateral justru dapat mengurangi ruang negara-negara Pasifik dalam menentukan bagaimana wilayah, perairan, dan infrastrukturnya digunakan.

Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Rick Houenipwela menegaskan bahwa agenda kawasan harus “dipikirkan oleh Pasifik, dibentuk oleh Pasifik dan hanya oleh Pasifik”.

Namun, kegagalan negara-negara tersebut menyepakati respons bersama terhadap uji rudal China menunjukkan betapa sulitnya prinsip itu diterapkan dalam praktik.

Tak Semua Melihat China dengan Cara yang Sama

Perbedaan pandangan tersebut juga tidak terlepas dari hubungan politik dan ekonomi masing-masing negara dengan Beijing.

Kiribati dan Nauru, yang telah mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke China, dilaporkan menolak sebagian bahasa dalam rancangan pernyataan bersama mengenai uji rudal tersebut.

Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters bahkan menyebut pengaruh asing sebagai salah satu penyebab kegagalan tercapainya kesepakatan, meskipun tidak menyebut negara tertentu.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa negara-negara Pasifik tidak memiliki satu pandangan mengenai China.

Sebagian melihat Beijing sebagai mitra ekonomi dan diplomatik yang penting. Sebagian lainnya semakin waspada terhadap aktivitas militernya dan konsekuensi strategis dari meningkatnya kehadiran China.“Banyak negara tetap berusaha menghindari keberpihakan terlalu dekat kepada China maupun kekuatan Barat,” kata Antonopoulos.

Dilema Keamanan dan Kemandirian

Pada akhirnya, persoalan utama yang dihadapi negara-negara Pasifik bukan sekadar apakah mereka harus mengkritik China.

Persoalannya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan keamanan tanpa kehilangan kemandirian strategis.

Negara-negara kepulauan tersebut membutuhkan perangkat pengawasan, pelatihan, kemampuan menghadapi bencana, dan berbagai sumber daya lain yang dapat diperoleh melalui kerja sama pertahanan.

Namun, ketergantungan yang semakin besar terhadap kekuatan eksternal juga dapat membuat mereka semakin sulit mempertahankan agenda regional yang independen.

Menteri Luar Negeri Fiji Sakiasi Ditoka mengakui dilema tersebut. Negara-negara Pasifik, menurutnya, ingin terbebas dari “perlengkapan pembuat perang”, tetapi pada saat yang sama memahami bahwa sejumlah kemampuan keamanan memang dibutuhkan untuk menjaga keselamatan mereka.

Keikutsertaan pertama Fiji dalam latihan Rim of the Pacific (RIMPAC) yang dipimpin Amerika Serikat menjadi salah satu contoh posisi sulit tersebut.

Fiji tetap mempromosikan gagasan Ocean of Peace, tetapi pada saat yang sama semakin terlibat dalam struktur keamanan regional yang telah ada.

Pasifik dan Persaingan Kekuatan Besar

Karena itu, makna uji rudal China mungkin tidak hanya terletak pada rudal itu sendiri.Peristiwa tersebut memperlihatkan adanya jarak antara cita-cita Pasifik sebagai Ocean of Peace dan tekanan strategis yang semakin mengelilinginya.

China semakin aktif secara militer. Amerika Serikat, Australia, dan para mitranya juga memperkuat hubungan pertahanan mereka.

Di tengah situasi tersebut, negara-negara kepulauan Pasifik harus melakukan manuver yang semakin rumit.

Menolak seluruh kerja sama keamanan berarti berisiko membuat mereka kehilangan kemampuan yang dianggap semakin penting. Namun, menerima terlalu banyak kerja sama pertahanan juga dapat meningkatkan risiko kawasan berubah menjadi panggung persaingan militer kekuatan besar.

Di sinilah paradoks Ocean of Peace muncul. “Semakin negara-negara Pasifik mencari keamanan melalui kemitraan eksternal, semakin besar pula risiko militerisasi kawasan,” ucap Antonopoulos

“Sebaliknya, semakin mereka menolak kemitraan tersebut, semakin sulit mereka menghadapi lingkungan strategis yang kian kompetitif,” sambungnya.

Pertemuan para pemimpin Pacific Islands Forum berikutnya di Palau karena itu menjadi penting. Pertanyaan besarnya bukan hanya bagaimana negara-negara Pasifik merespons aktivitas China, tetapi apakah mereka mampu membangun pendekatan keamanan bersama yang tetap menjaga kepentingan dan otonomi kawasan.

Sebab, bagi negara-negara Pasifik, tantangan terbesar mungkin bukan memilih antara China atau Barat.

Tantangannya adalah memastikan bahwa masa depan Pasifik tidak ditentukan oleh pilihan yang dibuat oleh keduanya.