Militer Iran mengisyaratkan kemungkinan beralih ke pendekatan yang lebih ofensif dalam perang melawan Amerika Serikat seiring berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman (MoU) dengan Washington.

Brigadir Jenderal Yadollah Javani, kepala biro politik Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), mengatakan kepada televisi pemerintah pada Minggu malam bahwa pasukannya siap mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan negara.

Ketegangan antara Iran dan AS terkait kendali atas Selat Hormuz terus meningkat meskipun kedua belah pihak telah menyepakati gencatan senjata pada bulan Juni. Walaupun nota kesepahaman (MoU) tersebut praktis batal setelah pertempuran kembali pecah bulan lalu, kesepakatan itu secara resmi berakhir pada hari Senin.

"Musuhlah yang memulai perang ini dan upaya kami bersifat defensif, meskipun bisa saja beralih ke aspek ofensif," ujar Javani.

Ia tidak merinci seperti apa langkah-langkah ofensif tersebut, namun menyatakan bahwa pihak lawan patut mewaspadai adanya "kejutan strategis".

Gencatan Senjata Berakhir, Iran Isyaratkan Siap Hadapi Invasi Darat AS

1. Kuwait dan Bahrain Akan Dibombardir

Juru bicara IRGC, Hossein Mohebbi, pekan lalu menyebut infrastruktur milik AS dan sekutu regional—seperti jaringan energi, pembangkit listrik, dan sistem yang terhubung dengan internet—sebagai target potensial jika AS menyerang infrastruktur sipil Iran.Politisi garis keras dan media Iran telah membahas gagasan untuk melancarkan serangan darat terhadap kepentingan AS di Bahrain dan Kuwait seandainya Washington menginvasi Iran.

Para analis mempertanyakan kelayakan rencana tersebut serta risiko yang menyertainya, mengingat tidak ada indikasi terkini bahwa AS sedang merencanakan operasi darat di Iran.

Penekanan Iran pada strategi pencegahan ofensif terhadap AS muncul setelah Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei—yang dikenal sebagai tokoh garis keras—memperkuat kekuasaannya dengan menunjuk sejumlah tokoh senior dan orang kepercayaan IRGC untuk menduduki posisi kunci di bidang militer dan keamanan pada pekan lalu.

2. Menyiapkan Strategi Ofensif

Khamenei menyatakan bahwa penunjukan Mayor Jenderal Ahmad Vahidi sebagai panglima tertinggi IRGC harus mencerminkan perpaduan antara "pencegahan maksimal" dan kesiapan untuk melakukan "operasi ofensif yang kuat terhadap musuh".

Vahidi mengatakan kepemimpinan Khamenei dan angkatan bersenjata Iran telah berhasil "melumpuhkan tentara dengan persenjataan terberat dalam sejarah dunia" setelah AS dan Israel melancarkan serangan di Iran pada 28 Februari, yang memicu pertempuran sengit antara kedua belah pihak.

Presiden AS Donald Trump pada hari Jumat menegaskan kembali klaimnya bahwa Iran telah kalah dalam perang tersebut saat menghadapi blokade laut yang berfungsi sebagai "dinding baja". Ia juga mengatakan bahwa Selat Hormuz akan "segera" dinyatakan sebagai wilayah AS.

3. Menyiapkan Imbalan bagi Siapa Saja yang Membunuh Tentara AS

Gedung Putih kemudian mengisyaratkan bahwa komentar tersebut hanyalah lelucon, namun kepala angkatan darat Iran, Amir Hatami, bereaksi dengan menetapkan imbalan sebesar 30.000 dolar AS bagi siapa saja yang membunuh atau menangkap tentara AS, jika mereka terlibat dalam operasi darat apa pun di wilayah Iran. Perempuan akan diberi bahkan imbalan dua kali lipat jika mereka berhasil melakukan hal tersebut, tambahnya.

"Kami terbuka untuk menjangkau pihak agresor, dan keterbukaan itu akan semakin besar melalui berbagai inisiatif kami," ujar Hatami, merujuk pada serangan Iran baru-baru ini terhadap pasukan AS di Yordania.Mohsen Rezaee, yang memegang jabatan penting sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, mengisyaratkan bahwa pemerintahan Trump mungkin sempat mempertimbangkan operasi darat di wilayah Iran, namun mengurungkan niat tersebut akibat "rencana yang belum matang".

Rezaee mengatakan bahwa Komando Pusat AS (US Central Command) menahan diri untuk tidak menyerang Teheran atau wilayah utara Iran selama lonjakan pertempuran selama dua minggu pada bulan Juli, dan justru menyerang sekitar 50 kota di 15 provinsi.

Ia meyakini bahwa tujuan serangan udara tersebut adalah sebagai persiapan bagi serangan darat untuk menguasai Selat Hormuz dan berpotensi menjangkau fasilitas nuklir di Isfahan, tempat uranium yang diperkaya tinggi diduga terkubur di bawah reruntuhan akibat serangan AS.

Jembatan, jalan raya, menara kendali maritim, radar dan instalasi pesisir lainnya, serta fasilitas militer menjadi sasaran serangan guna memutus pasokan logistik ke wilayah selatan Iran, ungkap Rezaee. "Mereka tidak memperhitungkan bahwa pendaratan pasukan untuk wilayah Selat Hormuz tidak bisa dilakukan dengan kekuatan 40.000 hingga 50.000 tentara; Anda harus mengerahkan setidaknya 100.000 personel," ujarnya. "Anda harus melintasi Pegunungan Zagros dan mampu melewati Provinsi Fars."

4. Memperkuat Unit Reaksi Cepat

Dalam beberapa pekan terakhir, media dan para komandan Iran melaporkan adanya skenario pertahanan untuk pulau-pulau serta wilayah pesisir di Iran selatan yang mungkin menjadi target perebutan militer AS. Wilayah tersebut mencakup terminal ekspor minyak vital di Pulau Kharg.

Wilayah Iran di sekitar Selat Hormuz telah diperkuat dengan unit-unit reaksi cepat.

Juru bicara Angkatan Darat, Mohammad-Reza Akraminia, menyatakan pekan lalu bahwa tujuannya adalah mencegah pendaratan pasukan asing mana pun di wilayah Iran."Jika pihak Amerika memasuki salah satu pulau kami, kami pasti akan menyerang mereka di pulau kami sendiri, apalagi jika mereka berada di wilayah negara lain," ujarnya kepada televisi pemerintah.

5. Siap Hadapi Kerusuhan Etnis di Perbatasan

Pihak berwenang juga telah mengisyaratkan kesiapan menghadapi potensi kerusuhan yang dipicu oleh kelompok separatis di dekat perbatasan barat Iran dengan Irak dan Turki, atau di wilayah timur yang berbatasan dengan Pakistan dan Afghanistan.

IRGC dilaporkan telah memperkuat pertahanan dan terus melancarkan serangan rudal serta pesawat nirawak (drone) terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang berbasis di wilayah Kurdistan Irak.

Javani, kepala urusan politik IRGC, mengatakan dalam wawancara terpisah pada hari Senin bahwa Selat Hormuz hanya akan dibuka kembali sepenuhnya jika Washington melaksanakan komitmen yang disepakati dalam MoU yang ditandatangani pada bulan Juni.

Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa ketentuan mengenai jeda pertempuran selama dua bulan tidak disebutkan secara spesifik dalam naskah MoU tersebut. Kementerian tersebut juga menepis anggapan bahwa berakhirnya masa berlaku kesepakatan itu memiliki signifikansi khusus terkait perang dengan AS ataupun pembicaraan yang sedang berlangsung antara Teheran dan Oman mengenai Hormuz.

"Telah terbukti berkali-kali bahwa Republik Islam Iran bukanlah pihak yang merumuskan kebijakannya di bawah tekanan, ultimatum, maupun tenggat waktu. Kami mengambil keputusan berdasarkan penilaian kami mengenai apa yang menjamin kepentingan dan keamanan nasional," ujar Baghaei kepada para wartawan dalam sebuah taklimat pada hari Senin.Ia mengatakan bahwa pembicaraan dengan Oman sejauh ini belum menghasilkan kesepakatan mengenai pembukaan kembali sebagian akses Hormuz akibat kompleksitas hukum dan teknis, banyaknya pihak yang terlibat, serta adanya "pihak-pihak yang berniat buruk" yang berupaya menggagalkan proses tersebut.

Ketua Parlemen sekaligus kepala negosiator, Mohammad Bagher Ghalibaf, dalam pidatonya pada Minggu malam menyatakan bahwa nota kesepahaman (MoU) tersebut merupakan "dokumen kebanggaan dan kemenangan di bidang diplomasi".

Ghalibaf menegaskan bahwa Republik Islam telah berhasil...“...keluar sebagai pemenang”, baik secara politik maupun militer, dari perang melawan AS dan Israel.

“Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kami menghancurkan pasukan mereka; maksud saya adalah mereka menyerang kami dengan secara jelas dan berulang kali menyebutkan sembilan tujuan, namun gagal mencapai satu pun dari tujuan tersebut pada tingkat mana pun. Itu merupakan kegagalan telak terbesar bagi AS dan rezim Zionis,” ujarnya.

Ghalibaf belum berhasil meyakinkan pimpinan Iran untuk menyepakati penyelesaian diplomatik jangka panjang dengan AS guna mengakhiri perang tersebut.