Refleksi HUT ke-81 RI: Kelas Menengah Jungkir Balik Pikul Beban Berat

Tidak mudah menjadi warga kelas menengah di Indonesia. Status sosial ekonomi yang serba tanggung, alias tidak miskin tetapi sulit kaya, membuat kelas menengah terjepit. Meski hidup pas-pasan, mereka diandalkan sebagai motor penggerak konsumsi dan penopang utama ekonomi.

Dengan kemampuan finansial yang lebih memadai di atas kelompok miskin, masyarakat kelas menengah tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Mereka sehari-hari hidup dengan gaji pas-pasan dan pendapatan stagnan membuat kelompok ini rentan turun kelas menjadi miskin jika terjadi guncangan ekonomi.

Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J Rachbini mengatakan kelas menengah Indonesia tidak hanya sulit naik kelas, tetapi dalam lima tahun terakhir justru mengalami penurunan jumlah yang cukup signifikan.

"Mereka pun sulit naik kelas. Selain perkembangan lambat dan belum setara dengan negara lain, kini selama lima tahun terakhir ini terjadi penurunan kelas menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi," kata Didik seperti dikutip pada Minggu (16/8/2026).

Baca Juga:Arah RAPBN 2027 Didorong Fokus Ciptakan Lapangan Kerja, Kerek Pendapatan Kelas MenengahStudi LPEM FEB UI mencatat jumlah kelas menengah Indonesia pada 2018 mencapai sekitar 60 juta orang atau 23 dari populasi. Namun, jumlah tersebut menyusut menjadi sekitar 52 juta orang atau 18,8 populasi pada 2023, yang menunjukkan adanya sekitar 8,5 juta orang yang keluar dari kelompok kelas menengah dan berpotensi turun kelas.

Didik menilai kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena terjadi ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergerak moderat di kisaran 5. Pertumbuhan tersebut, menurut dia, lebih banyak ditopang oleh kelompok ekonomi atas, sementara sebagian masyarakat kelas menengah justru menghadapi tekanan terhadap kemampuan menabung.

Ia mencontohkan, jumlah rekening dengan saldo hingga Rp100 juta meningkat dari sekitar 292 juta rekening pada 2019 menjadi 666 juta rekening, tetapi rata-rata nilai tabungannya justru turun dari Rp2,9 juta menjadi Rp2,7 juta per rekening. Sebaliknya, jumlah rekening dengan saldo di atas Rp5 miliar meningkat dari sekitar 8.500 menjadi 129.000 rekening, dengan rata-rata saldo naik dari Rp24 miliar menjadi Rp35 miliar.

Menurut Didik, tergerusnya tabungan dan menyusutnya kelas menengah akan menurunkan daya tahan rumah tangga terhadap guncangan ekonomi. Kondisi tersebut dapat mendorong masyarakat menunda pembelian barang tahan lama serta mengurangi investasi untuk pendidikan dan kesehatan keluarga, sekaligus meningkatkan kecemasan terhadap masa depan pekerjaan dan pendapatan.

Ia menilai kondisi itu perlu menjadi perhatian pemerintah karena ketidakamanan ekonomi dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan yang ditempuh. Karena itu, penguatan kelas menengah tidak hanya penting dari sisi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas sosial dan politik.

Arah KebijakanDidik mengatakan pemerintah saat ini berupaya mengubah arah kebijakan dengan memperbesar peran negara dalam perekonomian dan mengurangi dominasi struktur ekonomi yang dinilai terlalu terkonsentrasi pada kelompok besar. Menurut dia, transformasi yang diperlukan adalah membangun struktur ekonomi berbentuk "belah ketupat", dengan porsi kelas menengah yang kuat, bukan struktur ekonomi berbentuk segitiga yang didominasi kelompok atas.

Namun, ia mengingatkan penguatan kelas menengah tidak cukup dilakukan dengan kebijakan yang hanya berorientasi ke dalam dan mengandalkan sumber daya alam. Indonesia perlu memperkuat orientasi ekonomi ke luar melalui perdagangan internasional, industri berorientasi ekspor, serta peningkatan perolehan devisa agar mampu mengejar pertumbuhan ekonomi 6-7.

Didik menilai tantangan tersebut menjadi bagian dari pekerjaan rumah Indonesia pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Menurut dia, cita-cita memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan tema kemerdekaan tahun ini, yakni "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", tetapi capaian kesejahteraan yang lebih merata masih harus terus diperjuangkan.

Baca Juga:Tabungan Orang Kaya Kuasai 57,69 Dana di Bank, Kelas Bawah dan Menengah Seret

Ia mengingatkan Indonesia memang telah mencatat kemajuan ekonomi sejak krisis 1998, termasuk melalui proses transisi yang menghasilkan stabilitas ekonomi dan politik serta membawa Indonesia menjadi bagian dari kelompok ekonomi G-20. Namun, kesenjangan pencapaian dengan negara lain masih terlihat, salah satunya dibandingkan Korea Selatan yang pada 1960-an memiliki tingkat pendapatan yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia, tetapi kini pendapatan per kapitanya telah mencapai sekitar USD36.000, atau sekitar tujuh kali Indonesia yang berada di kisaran USD5.000.

Sebab itu, menurut Didik, refleksi 81 tahun kemerdekaan seharusnya tidak hanya melihat capaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengukur seberapa kuat kemampuan masyarakat kelas menengah untuk bertahan dan naik kelas. Penguatan kelas menengah, perluasan kesempatan kerja produktif, peningkatan daya saing ekspor, serta pemerataan kesejahteraan menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menciptakan angka, tetapi juga memperkuat fondasi kehidupan masyarakat.